KENDAL — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti kondisi Pelabuhan Kendal yang kini terbengkalai dan nyaris tanpa perawatan. Dalam kunjungannya ke lokasi pada Jumat (28/11/2025), ia menyebut pelabuhan yang dibangun sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) itu justru mengalami kemunduran sejak pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal.
“Saya sangat prihatin dan kecewa. Setelah diserahkan ke Kabupaten, anggaran yang dialokasikan untuk pelabuhan ini nol. Tidak boleh begitu,” tegas Bambang Haryo.
Menurutnya, keputusan Pemkab Kendal untuk tidak menganggarkan biaya operasional maupun perawatan telah membuat pelabuhan itu rusak parah. Ia menyebut sejumlah bangunan terlihat jebol, tidak terawat, dan kawasan pelabuhan sama sekali tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Kabupaten harusnya punya konsekuensi. Pelabuhan ini aset besar, kebanggaan daerah. Sayang sekali jika dibiarkan hancur,” tambahnya.
Pelabuhan Kendal dibangun pada 2016 dan pernah diintegrasikan dengan Kawasan Industri Kendal (KIK). Namun dalam dua tahun terakhir, aktivitas bongkar muat, pelayaran, hingga mobilitas ekonomi di kawasan tersebut mandek total.
Padahal, menurut Bambang Haryo, keberadaan Pelabuhan Kendal sangat strategis sebagai penyangga Pelabuhan Tanjung Emas yang kini semakin padat. Ia mengungkapkan kapasitas kontainer di Semarang sudah mendekati titik maksimum dari 1,2 juta kapasitas total.
“Sekarang baru menampung sekitar 800 ribu kontainer. Pertumbuhan 10–15 persen per tahun membuat empat tahun lagi sudah overload. Kendal seharusnya jadi solusi,” jelasnya.
Ia juga memaparkan bahwa kendala teknis berupa kedalaman alur pelabuhan sebenarnya bukan masalah besar. Berdasarkan UU 17/2008, Kementerian Perhubungan wajib melakukan normalisasi alur dan kolam pelabuhan, sehingga Pemkab Kendal tidak bisa berdalih pada keterbatasan sumber daya.
Dalam kunjungan tersebut, hadir pula Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas Aries Wibowo dan Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kendal Budi Sulistianto. Bambang Haryo menegaskan bahwa ia menargetkan pelabuhan tersebut kembali beroperasi sebelum hari raya.
“Angkutan Lebaran butuh dukungan. Pelabuhan harus bisa dipakai sebelum hari raya, untuk mudik dan arus balik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Budi Sulistianto menyebut sudah ada pihak swasta, PT STL, yang bersiap melakukan pengaktifan kembali operasional pelabuhan. Ia memastikan izin pendahuluan dari Kemenhub telah turun dan proses aktivasi sedang berjalan.
Sebelumnya, Pelabuhan Kendal pernah difungsikan sebagai rute penyeberangan Kendal–Kumai. Namun sejak 2014, rute itu dipindah oleh ASDP sehingga pelabuhan kembali mati suri.
Pihak UPTD menargetkan pengoperasian kembali dapat dilakukan saat Angkutan Lebaran 2026. “Insyaallah dengan dukungan semua pihak, bisa berjalan kembali,” tutup Budi.
