SIDOARJO – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah memperkuat sistem kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di kawasan Lumpur Porong. Selain memperkuat tanggul, BHS mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Basarnas segera membangun posko permanen serta rutin menggelar simulasi evakuasi bagi masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan saat BHS melakukan peninjauan lapangan bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana dan jajaran Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Senin (13/7).
Dalam kunjungannya, BHS menilai kondisi kolam penampungan lumpur sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan setelah sempat mengalami luapan akibat kapasitas yang berlebihan.
“Lumpur sudah melebihi kapasitas dan sempat meluber. Kalau tidak segera ditangani, dampaknya bisa semakin besar,” ujarnya.
Menurut BHS, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat pembuangan air dari kolam penampungan menuju Sungai Porong agar tekanan terhadap tanggul dapat berkurang. Ia juga meminta seluruh tanggul diperkuat untuk mencegah kebocoran atau luapan baru.
Selain penanganan teknis, BHS menegaskan bahwa kesiapan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi kemungkinan keadaan darurat. Karena itu, ia mendorong pembangunan Early Warning System (EWS) yang terintegrasi dengan prosedur evakuasi.
“Kita harus segera merealisasikan Early Warning System agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan jika terjadi kondisi darurat,” katanya.
BHS juga meminta BNPB menyusun skenario evakuasi secara rinci, mulai dari penentuan jalur penyelamatan, titik kumpul, hingga pembagian tugas setiap instansi terkait. Menurutnya, keberadaan posko BNPB dan Basarnas di kawasan Porong menjadi kebutuhan mendesak.
“BNPB dan Basarnas harus memiliki posko di sini. Selain itu, perlu dilakukan safety drill secara rutin agar masyarakat siap menghadapi situasi darurat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa ancaman tidak hanya berasal dari luapan lumpur, tetapi juga kemungkinan terjadinya penurunan permukaan tanah apabila keseimbangan kondisi di dalam area lumpur berubah.
“Kalau airnya habis, bisa terjadi penurunan tanah yang berdampak pada permukiman warga. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, BHS turut menyoroti pemangkasan anggaran penanganan Lumpur Porong dari Rp227 miliar menjadi Rp169 miliar. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, kembali memberikan dukungan anggaran agar upaya mitigasi tidak terganggu.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh dihitung dengan anggaran. Nyawa harus menjadi prioritas dan wajib dilindungi negara,” katanya.
Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyatakan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat agar solusi penanganan Lumpur Porong segera diwujudkan. Sementara itu, PPLS menyebut dokumen Rencana Penanggulangan Darurat telah selesai disusun sejak 2019 dan kini menunggu penetapan pemerintah daerah.
