LOMBOK TIMUR – Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti belum optimalnya operasional kapal ferry di lintasan Kayangan–Pototano akibat terbatasnya jumlah dermaga. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 20 kapal yang sebenarnya siap beroperasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melayani penumpang maupun angkutan logistik.
Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Kayangan, Sabtu (27/6/2026), Bambang mengatakan lintasan penyeberangan tersebut memiliki armada yang cukup untuk meningkatkan kapasitas layanan. Namun, keterbatasan fasilitas pelabuhan membuat sebagian besar kapal harus menunggu giliran beroperasi.
Menurut Bambang, dari sekitar 28 kapal yang tersedia, rata-rata hanya delapan kapal yang dapat melayani penyeberangan setiap hari. Situasi ini membuat potensi armada belum dimanfaatkan secara optimal, padahal kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyeberangan terus meningkat.
“Harusnya kapasitas operasional bisa lebih besar. Tapi karena keterbatasan dermaga, banyak kapal belum bisa digunakan secara optimal,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pelayanan penumpang, tetapi juga menghambat kelancaran distribusi logistik antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Akibatnya, antrean kendaraan masih kerap terjadi, terutama saat volume penyeberangan meningkat.
Bambang menegaskan solusi yang paling mendesak adalah mempercepat pembangunan dermaga tambahan, khususnya dermaga ketiga di Pelabuhan Pototano. Dengan bertambahnya fasilitas sandar, lebih banyak kapal dapat dioperasikan sehingga kapasitas layanan meningkat secara signifikan.
Selain itu, ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap rencana pengembangan pelabuhan. Menurutnya, peningkatan infrastruktur penyeberangan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan dunia usaha.
Bambang berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan tersebut agar seluruh armada yang tersedia dapat beroperasi secara maksimal. Dengan demikian, pelayanan penyeberangan menjadi lebih cepat, aman, nyaman, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Nusa Tenggara Barat.
