BATANG — Kompleksitas masalah yang membayangi pembangunan kawasan industri kembali mendapat sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Dalam kunjungannya ke Batang Industrial Park, ia menilai pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat perkembangan kawasan industri di Jawa Tengah tersebut.
Menurut Bambang, sejumlah peraturan daerah justru membuat investor dan pengelola kawasan sulit berkembang. Regulasi-regulasi tersebut dinilai tidak sinkron antara kabupaten, provinsi, dan pusat.
“Peraturan bupati dan gubernur yang saling bertabrakan ini menimbulkan ketidakpastian. Padahal investor perlu kepastian sebelum menanamkan modal,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Batang Industrial Park memiliki potensi sangat besar sebagai kawasan industri unggulan karena beberapa faktor strategis: harga tenaga kerja yang kompetitif, lokasi dekat pelabuhan, dan infrastruktur yang terus berkembang. Namun tanpa kepastian aturan, peluang tersebut bisa terbuang.
Lebih jauh, Bambang mengungkapkan bahwa rencana perluasan kawasan dari 200 hektare menjadi 500 hektare terhambat oleh aturan yang tidak harmonis. Padahal, banyak industri ingin masuk ke Jawa Tengah karena daya tarik logistik yang lebih efisien.
“Kendalanya bukan pada investor, tetapi pada regulasi yang saling menyulitkan. Perlu ada harmonisasi besar-besaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan ketenagakerjaan. Warga sekitar kawasan memiliki ekspektasi tinggi untuk direkrut, namun tidak seluruhnya dibekali keterampilan yang dibutuhkan industri modern. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan bagi perusahaan asing, terutama yang memiliki standar produksi ketat.
“Jika SDM lokal tidak siap, perusahaan akan sulit berkembang. Kita harus belajar dari Vietnam yang sukses menyediakan tenaga kerja siap pakai bagi investor,” katanya.
Oleh sebab itu, Bambang menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian harus memegang kendali penuh dalam perizinan dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan yang tersebar di berbagai tingkat pemerintahan justru memperburuk situasi.
“Saya tegaskan, kebijakan perindustrian harus terpusat. Ketika izin prinsip sudah keluar, kementerian harus memfasilitasi koordinasi lintas instansi. Jangan bebani pengusaha dengan birokrasi panjang,” jelasnya.
Bambang juga menyoroti peluang ekspor yang dapat dimaksimalkan jika kawasan industri di Jawa Tengah berfungsi optimal. Ia mencontohkan jalur logistik ke pasar Asia Timur yang lebih pendek ketika perusahaan berproduksi dari Indonesia.
“Ini peluang ekonomi yang tidak boleh dilewatkan. Kawasan industri seperti Batang bisa menjadi pusat manufaktur Asia jika dikelola dengan benar,” katanya.
Ia berharap pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh karena potensi ekonomi kawasan tersebut sangat besar bagi pembangunan nasional.
“Kita harus bergerak cepat. Investor menunggu kepastian, dan negara seharusnya hadir memberikan jalan,” tutupnya.
