SIDOARJO – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah pusat segera memasang Early Warning System (EWS) di kawasan Lumpur Sidoarjo sebagai langkah mitigasi untuk melindungi ribuan warga sekaligus menjaga keberlangsungan jalur transportasi publik dan logistik nasional.
Desakan itu disampaikan BHS setelah melihat langsung kondisi kawasan Lumpur Porong yang kapasitas penampungannya telah melampaui batas hingga menyebabkan luapan beberapa waktu lalu.
Menurut BHS, ancaman tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan lokal karena berada di jalur strategis nasional yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa Timur.
“Kalau ini tidak segera ditangani, bukan hanya masyarakat yang terdampak, tetapi transportasi publik, jalur kereta api nasional, dan distribusi logistik juga bisa terganggu,” ujarnya, Senin (13/07).
BHS meminta PPLS mempercepat pembuangan air menuju Sungai Porong untuk mengurangi tekanan di kolam penampungan. Ia juga meminta seluruh tanggul diperkuat agar mampu menahan volume lumpur yang terus bertambah.
Selain itu, BHS menilai pemasangan sistem peringatan dini tidak boleh ditunda hingga tahun depan hanya karena alasan anggaran.
“Tidak boleh menunggu tahun depan. Hari ini juga harus segera dilaksanakan pemasangan Early Warning System,” tegasnya.
Menurut BHS, sistem tersebut harus diikuti dengan penyusunan rencana evakuasi yang jelas, mulai dari jalur penyelamatan, lokasi berkumpul yang aman, penyediaan tenda darurat, logistik, hingga kebutuhan dasar masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.
Ia menegaskan tugas tersebut merupakan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) karena Lumpur Sidoarjo telah ditetapkan sebagai bencana nasional.
“BNPB harus mempersiapkan semuanya karena ini merupakan bencana nasional, bukan hanya menjadi tanggung jawab daerah,” katanya.
BHS juga meminta Basarnas segera membangun posko permanen di kawasan Lumpur Sidoarjo agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat apabila terjadi kondisi darurat.
Selain itu, ia mengusulkan pelaksanaan safety drill atau simulasi keselamatan setiap tiga bulan sekali agar masyarakat memahami prosedur penyelamatan.
“Kalau masyarakat sudah terbiasa mengikuti latihan, mereka akan lebih siap ketika menghadapi keadaan darurat,” ujarnya.
BHS berharap seluruh langkah mitigasi tersebut segera direalisasikan demi melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran jalur transportasi nasional yang melintasi kawasan Porong.
