Jakarta – Kemacetan yang kian parah di kawasan Tanjung Priok dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan serius Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Ia menilai kondisi ini tak sekadar mengganggu aktivitas logistik dan industri, tetapi juga menimbulkan efek domino yang dapat membebani masyarakat luas sebagai konsumen akhir.
Menurut Bambang, penyebab utama kemacetan ini berasal dari penumpukan aktivitas distribusi barang setelah berakhirnya masa pembatasan angkutan bertonase tiga sumbu selama libur Lebaran 2025. Ketika kegiatan industri dan pelayaran kembali berjalan serentak, lonjakan volume logistik tak terhindarkan.
“Pasca pembatasan itu, pabrik dan sektor pelayaran langsung tancap gas. Volume bongkar muat melonjak signifikan, terutama di pelabuhan, yang kali ini mencapai 4.300 TEUs—dua kali lipat dibanding hari normal,” ungkap Bambang dalam pernyataan resminya, Minggu (20/4).
Politisi yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Gerindra di Komisi VII ini menjelaskan, lonjakan logistik tidak hanya berasal dari kapal-kapal internasional, tapi juga dari pengiriman antardaerah, khususnya dari Jabodetabek menuju wilayah Sumatera dan Jawa. Kemacetan makin parah seiring berakhirnya kebijakan work from anywhere (WFA), yang menyebabkan volume kendaraan pribadi ikut memadati jalur distribusi.
“Ini menunjukkan kurangnya antisipasi dari pihak regulator. Bahkan kemacetan juga meluas hingga ke jalur tol di Jawa Tengah,” tegasnya.
Untuk itu, ia menyerukan perlunya manajemen lalu lintas terintegrasi di seluruh jalur Pulau Jawa—baik jalur selatan, tengah, utara, hingga jalan tol. Menurutnya, pengaturan perlu mempertimbangkan jenis kendaraan, waktu tempuh, dan karakter muatan, serta disampaikan secara massif kepada masyarakat.
Bambang juga mengusulkan kerja sama lintas kementerian, antara lain Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menyebutkan pentingnya peran media pemerintah seperti Antara, RRI, dan TVRI dalam menyebarkan informasi jalur alternatif dan situasi lalu lintas terkini.
“Komdigi bisa gunakan SMS blast, sementara media nasional bisa berikan panduan rute alternatif. Dengan sinergi semacam ini, masyarakat bisa lebih siap dan tidak terjebak di titik rawan kemacetan,” jelas Bambang.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan distribusi yang tidak disertai mitigasi jangka panjang hanya akan memindahkan masalah ke kemudian hari. Lonjakan pascalibur bisa mengganggu stabilitas biaya logistik, yang pada akhirnya berdampak pada harga jual produk di pasar.
“Industri dan pelaku logistik akan menanggung rugi waktu dan ongkos tambahan. Bila ini terus berulang, akan berdampak buruk pada performa logistik nasional,” katanya.
Bambang mengingatkan bahwa posisi Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) 2023 masih tertinggal di peringkat 63 dengan skor 3,0—paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Ia khawatir situasi di Tanjung Priok bisa semakin menjatuhkan performa nasional.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok baru terpakai 60-70 persen dari total kapasitas 7 juta TEUs. Dengan pertumbuhan angkutan laut yang mencapai 11 persen per tahun, potensi kemacetan akan jauh lebih parah jika tidak segera diantisipasi.
“Kalau sekarang saja sudah macet dengan 6 juta TEUs, bayangkan saat pelabuhan beroperasi penuh. Ini akan jadi bom waktu,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Bambang mendorong pembangunan infrastruktur khusus berupa jalur akses terpisah bagi kendaraan angkutan barang menuju pelabuhan, agar tidak bercampur dengan kendaraan pribadi dan transportasi publik.
“Pelabuhan Tanjung Priok bukan hanya soal kontainer. Di sana juga ada kapal penumpang, muatan curah, cair, dan lainnya. Kalau mau logistik jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, maka arus distribusinya harus dipastikan lancar,” tutup Bambang.
