SURABAYA — Kebutuhan fasilitas lingkungan menjadi aspirasi utama warga RW 7 Kelurahan Kertajaya saat Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menggelar kegiatan reses persidangan ketiga di wilayah tersebut, Senin.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah usulan mencuat, mulai dari peningkatan fasilitas Balai RW, Balai RT, hingga sarana pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. Aspirasi tersebut disampaikan langsung sebagai bagian dari agenda penyerapan aspirasi konstituen.
Bambang menegaskan, reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPR RI untuk turun ke daerah pemilihan guna mendengar kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Saya berusaha menyerap seluruh aspirasi warga sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai anggota DPR RI yang telah dipilih oleh masyarakat di wilayah ini,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh masukan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme, baik melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian terkait di tingkat pusat.
Selain menampung aspirasi, Bambang juga memaparkan sejumlah program pemerintah yang tengah berjalan. Di antaranya program makan bergizi gratis bagi anak sekolah yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Menurutnya, pemenuhan gizi anak menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat dan berdaya saing. Ia juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Bambang menyebut, dalam satu setengah tahun masa tugasnya di parlemen, berbagai program telah diperjuangkan dan direalisasikan. Ia menilai masyarakat Kertajaya pada umumnya dapat memahami kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Namun ia mengakui, komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat harus terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Ketua RW 7 Kelurahan Kertajaya, Makmun Banyo, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran anggota DPR RI di tengah warga menjadi bukti perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.
Reses tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan nyata warga di tingkat lokal.
