SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN). Langkah ini dianggap krusial agar proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku UMKM dapat dipercepat secara masif.
Menurut Bambang, alokasi dana yang terbatas saat ini menjadi penghambat BSN dalam memperluas jangkauan layanan. Padahal, sertifikasi mutu sangat vital untuk mendongkrak kualitas produk lokal sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat penerima produk.
”Saya meminta anggaran BSN tidak dikurangi, bahkan ditambah agar jangkauan layanan standardisasi semakin luas,” tegas Bambang dalam kegiatan sosialisasi standardisasi di Surabaya, Jumat (17/10/2026).
Minimnya alokasi anggaran tercermin dari masih rendahnya capaian sertifikasi secara nasional. Dari total 67 juta unit UMKM yang beroperasi di Indonesia, produk yang sudah berlabel SNI tercatat belum genap satu persen.
Keterbatasan daya jangkau BSN juga sangat terasa di Jawa Timur. Meski menampung hampir lima juta UMKM yang tersebar di 38 kabupaten/kota, BSN hanya menerjunkan tiga orang petugas untuk melayani seluruh wilayah tersebut.
Bambang mengingatkan bahwa sertifikasi mutu tidak hanya melindungi konsumen dari produk berisiko, tetapi juga menaikkan daya saing usaha. Legitimasi SNI mempermudah UMKM menembus pasar yang lebih luas hingga mendapatkan kemudahan akses pembiayaan.
Mengingat UMKM menyumbang 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja, intervensi anggaran menjadi prioritas. Keberlanjutan sektor ini dinilai sangat bergantung pada dukungan regulasi dan standardisasi.
Sejalan dengan hal itu, Analis Standardisasi Ahli Muda BSN Nandita Harmina mengapresiasi dorongan legislatif. Pihaknya terus menggandeng Komisi VII DPR RI demi memperluas pemahaman para pelaku usaha di daerah.
“Kami berharap semakin banyak produk pelaku usaha yang menerapkan SNI, sehingga UMKM naik kelas, lapangan kerja bertambah, dan konsumen semakin terlindungi,” tutur Nandita.
