SURABAYA — Penanganan pemukiman tidak layak huni terus dikejar melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini diyakini membawa dampak ganda, yakni meningkatkan standar kesehatan sekaligus memacu roda perekonomian keluarga penerima.
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menekankan bahwa ketersediaan tempat tinggal yang kondusif menjadi modal utama masyarakat dalam mencari nafkah. Selain itu, rumah yang sehat turut menjamin masa depan generasi penerus.
“Dampaknya, masyarakat mendapatkan rumah yang layak huni. Tentu kehidupannya menjadi lebih sehat dan tenang, sehingga bisa bekerja dengan tenang dan berimbas pada kesejahteraan,” tegas Bambang saat turun ke lapangan di Kendangsari, Surabaya, Jumat.
Secara nasional, kebijakan unggulan era Presiden Prabowo Subianto ini membidik pemugaran sekitar 420 ribu unit rumah pada 2026. Untuk Kota Surabaya, kuota bantuan dialokasikan bagi 2.000 unit rumah warga.
Saat memantau titik lokasi, Bambang melihat langsung kesiapan renovasi rumah calon penerima manfaat, termasuk kediaman milik Nur Fadilah. Proses fisik pembangunan ditargetkan mengejar masa pengerjaan di bawah satu bulan sejak awal November.
Fokus perbaikan tidak hanya menyasar struktur bangunan agar aman dari genangan air, tetapi juga kelayakan fasilitas sanitasi. Bahkan, legislator Komisi VII DPR RI ini memberikan kontribusi pribadi berupa dana pembangunan toilet.
Kebijakan tersebut menyulut rasa haru bagi Nur Fadilah, seorang juru parkir lokal yang bertahun-tahun memimpikan rumah layak. Penghasilannya yang terbatas membuat niat merenovasi tempat tinggal selalu tertunda.
“Saya sangat gembira. Dari dulu saya punya cita-cita ingin membangun rumah, tetapi tidak ada dananya,” tutur Nur dengan raut bahagia.
Lewat kolaborasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, program BSPS diproyeksikan terus memperluas jangkauan demi mengangkat kualitas hidup masyarakat kelas bawah.
