SURABAYA — Derasnya gelombang disinformasi di ruang digital mendorong Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak penguatan peran lembaga penyiaran publik.
Ia meminta lembaga penyiaran milik pemerintah lebih gencar mengabarkan berbagai capaian dan kinerja resmi negara kepada masyarakat.
Upaya ini dipandang sebagai benteng utama untuk menekan peredaran hoaks yang kian marak mendiskreditkan kinerja pemerintah.
“Prestasi daripada pemerintah ini harus lebih banyak diinformasikan kepada publik. Kita tidak boleh kalah dengan berita-berita hoaks yang lebih banyak mendiskreditkan pemerintah,” kata Bambang Haryo dalam kunjungannya ke RRI Surabaya.
Politisi tersebut menegaskan bahwa sosialisasi program pembangunan tidak cukup hanya disampaikan sekali.
Publikasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat luas agar ruang publik terisi oleh fakta yang valid.
Bambang menaruh harapan agar RRI tampil di garda terdepan sebagai sarana edukasi yang tepercaya.
Kehadiran media publik yang kredibel sangat vital di tengah gempuran konten negatif yang membanjiri media sosial.
Di samping isu penyiaran, Bambang juga menyentil persoalan lingkungan hidup, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia mengingatkan pentingnya pemeliharaan hutan dan mitigasi risiko secara terukur menjelang kemarau guna mencegah bencana terulang.
Merespons masukan tersebut, Kepala LPP RRI Surabaya Unggul Supriyadi tak menampik sengitnya persaingan informasi dengan platform digital.
Meski begitu, pihak RRI bersiap memperkokoh sinergi dengan berbagai insan pers nasional.
“RRI bersama media lainnya mengajak memperkuat penyebaran berita positif yang benar dan sesuai fakta untuk mengimbangi informasi negatif yang beredar di ruang publik,” tutur Unggul.
