SURABAYA — Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rutin melanda Indonesia setiap musim kemarau memantik usulan baru dari Senayan. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengusulkan agar kawasan hutan dipasangi sistem penyemprot air (sprinkler) demi menjaga kelembapan vegetasi.
Bambang menegaskan bahwa skema penanganan bencana hutan selama ini harus bergeser dari sekadar pemadaman menuju langkah pencegahan. Langkah ini dinilai penting mengingat musim kemarau di Indonesia konsisten terjadi selama kurang lebih tiga bulan setiap tahunnya.
“Begitu banyak kebakaran hutan ini yang sebenarnya harusnya tidak boleh terjadi. Kita tahu bahwa setiap tahun kita mengalami kemarau, yaitu kurang lebih sekitar tiga bulan,” tegas Bambang.
Ia menerangkan bahwa karakter hutan tropis sangat bergantung pada pasokan air hujan. Saat curah hujan menurun drastis, ranting dan dedaunan kehilangan kadar airnya hingga menjadi sangat mudah terbakar jika tak dirawat.
Guna mengantisipasi hal itu, Bambang mendorong adanya penyiraman rutin pada vegetasi hutan setidaknya seminggu sekali. Ia mencontohkan langkah Malaysia yang menyiram kawasan hutan sebanyak tiga kali dalam siklus 21 hari untuk menjaga tingkat kelembapan tumbuhan.
“Bila dia lebih dari 21 hari tidak disiram, maka hutan itu akan kering. Apalagi lebih dari 21 hari, tambah kering lagi. Jadi dalam 21 hari berarti tiga kali penyiraman. Itu yang dilakukan oleh Malaysia,” ungkapnya.
Kendati demikian, Bambang tidak menampik bahwa implementasi sprinkler membutuhkan studi kelayakan yang matang. Pihaknya mengingatkan pentingnya memperhitungkan ketersediaan pasokan air, kondisi geografis lapangan, hingga efisiensi anggaran.
Selain kesiapan teknis, ia meminta Kementerian Kehutanan dan Perum Perhutani saling bahu-membahu dalam mengelola kawasan hutan, khususnya di area rawan seperti Jawa Timur. Tanggung jawab menjaga hutan dinilai tidak boleh dibebankan pada satu instansi saja.
“Perhutani ini harus tanggung jawab juga. Jadi tidak hanya Kementerian Kehutanan,” kata Bambang menandaskan.
Urgensi penanganan karhutla memang kian mendesak. Data BPBD Jawa Timur per 8 Oktober 2026 mencatat sebanyak 150 peristiwa karhutla telah menghanguskan lahan seluas 9.540,25 hektare di 25 kabupaten/kota sejak bulan Juni.
