Brilian•BANDUNG — Upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan oleh para pemimpin daerah se-Jawa Barat. Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., turut menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Gedung Pakuan, Rabu, 4 Juni 2025.
Dalam forum tersebut, kepala daerah dan ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Komitmen itu langsung disaksikan oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Buky Wibawa Karya Guna, dan Kepala BPKP Jabar Adi Gemawan.
Ketua DPRD Kota Bandung, yang akrab disapa Kang Asmul, menyambut baik langkah kolektif ini. Menurutnya, di tengah proses perencanaan dan pembahasan anggaran daerah yang sedang berjalan, penguatan integritas menjadi hal krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
“Ini adalah bentuk antisipasi. KPK hadir bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai pembimbing agar semua program benar-benar memberi dampak nyata,” ujar Kang Asmul.
Ia menegaskan, lima komitmen yang disepakati tidak boleh berhenti sebagai dokumen seremonial. Setiap pemimpin daerah harus menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak dan memimpin.
“Kalau kita berangkat dari semangat pelayanan dan amanah kepada rakyat, maka arah kebijakan kita akan lurus. Tidak akan mudah tergoda oleh kepentingan pribadi atau tekanan politik,” tambahnya.
Melalui forum ini, KPK juga memberikan pengarahan terkait pengawasan output dan outcome program pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kang Asmul menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menjaga kepercayaan publik. “Dengan pelayanan yang baik dan transparan, insyaallah harapan masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud,” ujarnya penuh keyakinan.**
