Harga Obat Dinilai Mahal, DPR Soroti Keterbatasan Anggaran Industri Farmasi

Sabtu, 4 Apr 2026 10:26 WIB
Harga Obat Dinilai Mahal, DPR Soroti Keterbatasan Anggaran Industri Farmasi

Jakarta – Tingginya harga obat-obatan di Indonesia kembali menjadi perhatian DPR RI, seiring sorotan terhadap keterbatasan anggaran di sektor industri farmasi yang dinilai belum optimal.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai persoalan harga obat tidak dapat dilepaskan dari lemahnya dukungan anggaran terhadap industri kimia, farmasi, dan tekstil.

Dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Senin (30/3), ia mengungkapkan bahwa kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

Bacaan Lainnya

Bambang Haryo mempertanyakan adanya disparitas harga obat antara Indonesia dan Malaysia yang disebut bisa mencapai lima kali lipat.

“Apakah karena ini, harga obat-obatan di nasional kita bisa jauh lebih mahal dibandingkan Malaysia?” ujarnya.

Menurutnya, sektor farmasi memiliki peran vital dalam sistem kesehatan nasional karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ia menilai, jika industri farmasi tidak didukung secara maksimal, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk tingginya harga obat.

Selain itu, ia menyoroti bahwa industri farmasi merupakan sektor yang kompleks karena melibatkan investasi besar, teknologi tinggi, serta tenaga kerja dalam jumlah signifikan.

Dengan karakter tersebut, Bambang Haryo menilai sektor ini membutuhkan perlindungan dan kebijakan afirmatif dari pemerintah agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk farmasi nasional.

Dalam pandangannya, peningkatan anggaran tidak hanya bertujuan untuk mendorong produksi, tetapi juga untuk menciptakan efisiensi dalam rantai pasok.

“Kalau industrinya kuat, tentu harga obat bisa lebih terkendali dan masyarakat tidak terbebani,” katanya.

Lebih lanjut, ia meminta Direktorat Jenderal IKFT untuk merumuskan langkah strategis dalam memperkuat industri farmasi nasional, termasuk dalam hal pengembangan riset dan inovasi.

Bambang Haryo berharap, dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan kemandirian di sektor farmasi.

Pos terkait