SURABAYA – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah tidak mengurangi dukungan anggaran untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Menurutnya, anggaran SAR berkaitan langsung dengan kemampuan negara menyelamatkan nyawa masyarakat ketika terjadi kecelakaan atau kondisi darurat.
“Sudah seharusnya anggaran SAR tidak boleh dikurangi, karena menyangkut kemampuan untuk penyelamatan nyawa publik,” kata BHS.
BHS menilai kesiapan SAR harus menjadi perhatian serius, terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lalu lintas transportasi laut dan udara yang sangat padat. Kemampuan pencarian dan pertolongan membutuhkan dukungan armada, personel, peralatan serta infrastruktur yang memadai.
Data anggaran menunjukkan pagu Basarnas pada 2017 mencapai sekitar Rp2,542 triliun. Pada 2018, anggaran Basarnas tercatat sekitar Rp2,235 triliun. Sementara pada 2026, pagu akhirnya berada di kisaran Rp1,455 triliun.
Dengan demikian, anggaran Basarnas 2026 lebih rendah sekitar Rp1,087 triliun atau 42,77 persen dibandingkan 2017. Jika dibandingkan dengan 2018, anggaran 2026 turun sekitar Rp780,1 miliar atau 34,90 persen.
Menurut BHS, penurunan dukungan anggaran tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena kebutuhan SAR tidak hanya muncul ketika kecelakaan terjadi. Basarnas juga membutuhkan anggaran untuk menjaga kesiapsiagaan armada, pemeliharaan peralatan, pelatihan personel, sistem komunikasi hingga dukungan operasional di berbagai wilayah.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan ketersediaan sarana SAR berada sedekat mungkin dengan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas transportasi tinggi. Kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelamatan korban.
“Sudah seharusnya home base coast guard dan SAR ada di sentral Indonesia, terutama tempat yang memiliki traffic yang padat baik laut maupun udara,” ujarnya.
BHS mencontohkan kecelakaan KM Senopati Nusantara pada 2006 sebagai salah satu peristiwa yang menunjukkan pentingnya kesiapan tim penyelamat. Menurutnya, keberadaan peralatan keselamatan di kapal harus diikuti dengan kemampuan SAR untuk segera memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melihat keselamatan dari sisi pencegahan kecelakaan, tetapi juga memastikan kemampuan penyelamatan ketika kecelakaan benar-benar terjadi.
“Anggaran SAR jangan sampai menjadi bagian yang dikurangi ketika kebutuhan penyelamatan justru semakin besar,” tegas BHS.
Sebelumnya, BHS meninjau korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di RS PHC Surabaya, Rabu (5/8). Ia menilai pelayanan terhadap korban, termasuk pemberian jaminan asuransi oleh Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putra, telah berjalan dengan baik.
“Saya tadi melihat, apa yang sudah dilakukan oleh Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putra, di dalam memberikan jaminan asuransi kepada korban baik yang meninggal maupun yang dirawat ditangani dan asuransinya di-cover dengan baik,” kata BHS.
