Banyuwangi – Penambahan jumlah dan kapasitas dermaga di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kelancaran layanan penyeberangan. Ketua Umum DPD Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, kondisi geografis Selat Bali yang unik membuat infrastruktur pelabuhan harus dibangun dengan spesifikasi yang memadai.
Menurut Khoiri, lintasan Ketapang–Gilimanuk merupakan jalur penyeberangan tersibuk kedua di Indonesia setelah Merak–Bakauheni. Saat ini terdapat 56 kapal yang tersedia, namun hanya separuhnya yang dapat beroperasi setiap hari karena keterbatasan jumlah dermaga.
Ia menjelaskan, idealnya lintasan tersebut memiliki sedikitnya 14 pasang dermaga agar seluruh kapal dapat melayani penyeberangan secara optimal.
Jika kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi sekaligus, Khoiri mengusulkan agar pemerintah menambah satu pasang dermaga setiap tahun.
“Sehingga nanti tidak ada lagi kita berbicara waktu Nataru, waktu Idul Fitri, dan waktu tanggal merah itu terjadi antrian yang panjang,” ujarnya.
Selain penambahan jumlah dermaga, ia juga menyambut baik rencana peningkatan kapasitas dermaga menjadi 50 ton dari sebelumnya sekitar 35 ton.
“Mudah-mudahan dalam waktu setahun, dua tahun ini, setidak-tidaknya harapan saya, setidaknya ada tiga pasang dermaga yang bisa ditingkatkan kapasitasnya,” katanya.
Khoiri menjelaskan, Selat Bali memiliki karakteristik alam yang berbeda dengan lintasan penyeberangan lainnya. Lokasinya berada di palung sempit yang diapit Samudera Indonesia dan Laut Jawa sehingga perbedaan tekanan saat pasang surut memicu gelombang dan pusaran arus yang cukup kuat.
Karena itu, menurutnya, pembangunan dermaga tidak hanya harus memperhatikan jumlah, tetapi juga kualitas konstruksi, kolam pelabuhan, breakwater, serta sistem manajemen operasional agar kapal tetap dapat beroperasi dengan aman dalam berbagai kondisi cuaca.
“Sebuah dermaga yang ada kolam pelabuhannya, ada breakwater-nya, ada sistem manajemennya, sehingga kapal-kapal kami mampu beroperasi dengan kondisi yang tahan cuaca,” ujar Khoiri.
Ia menegaskan, pembenahan infrastruktur menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di jalur penghubung Jawa, Bali, NTB, hingga NTT.
