Brilian-news.id | JABAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengadakan rapat paripurna untuk membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, dengan kehadiran Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jabar.
Ineu Purwadewi Sundari menyatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari penyampaian nota pengantar Raperda APBD Provinsi Jabar TA 2024 oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin pada 20 Oktober 2023.
Proses ini melibatkan pembahasan di komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah pada 22 September 2023.
Pada rapat paripurna ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda APBD Provinsi Jabar TA 2024.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya, menyoroti kebijakan pembangunan daerah, tingkat pengangguran yang tinggi di Jabar, dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Jabar Masagi, program sekolah gratis.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, tahapan selanjutnya adalah jawaban dari Gubernur.
Proses ini merupakan bagian dari pembahasan APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2024 untuk memastikan bahwa rencana anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
