Brilian•BANDUNG – Kabupaten Sumedang mendapat penghargaan atas keberhasilannya mengembangkan layanan pemerintahan berbasis digital dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang digelar di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Salah satu inovasi yang mendapat apresiasi adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara elektronik atau e-voting di 92 desa.
Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, kepada Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dalam forum yang turut mendapat dukungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai sponsor.
BDSF 2026 yang digagas PWI Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) mempertemukan berbagai pihak untuk membicarakan keamanan digital, terutama meningkatnya ancaman penipuan yang memanfaatkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan, penerapan e-voting dalam Pilkades di 92 desa merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi.
Pelaksanaan Pilkades digital tersebut juga melibatkan pendampingan bagi masyarakat, termasuk warga lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan perangkat elektronik.
Menurut Fajar, penerapan teknologi harus disertai kesiapan masyarakat dalam menggunakannya. Perlindungan data pribadi dan keamanan sistem juga menjadi hal penting agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat.
Ia turut mengingatkan besarnya peran media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama menghadapi penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini di ruang digital.
“Peran media juga kami nilai sangat vital dan memiliki tugas yang semakin berat di era sekarang. Media tidak hanya bertanggung jawab menyajikan informasi, tetapi juga wajib memberikan literasi, edukasi, serta perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari paparan hoaks dan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab,” ujar Fajar.
Sementara itu, dukungan BRI terhadap BDSF 2026 menjadi bagian dari keterlibatan sektor perbankan dalam kegiatan literasi keamanan digital. Pembahasan mengenai perlindungan transaksi keuangan menjadi semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan layanan mobile banking, dompet digital, dan pembayaran melalui QRIS.
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria yang menyampaikan sambutan secara daring mengingatkan bahwa kemajuan teknologi AI turut dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memperdaya masyarakat.
Modus seperti deepfake, peniruan suara atau voice cloning, hingga pencurian identitas digital dapat digunakan untuk membuat korban percaya kepada pelaku.
Nezar mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat lebih dari 608 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Juni 2026.
“Korban kejahatan ini tidak mengenal latar belakang, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, aparat penegak hukum, akademisi, bahkan jurnalis sendiri. Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman. Kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” ujarnya.
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan menyampaikan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam pola kejahatan digital. Pelaku penipuan kini dapat memanfaatkan kecanggihan AI untuk memanipulasi wajah, suara, maupun identitas seseorang.
Ketua JHB Suyono Widik juga menyampaikan bahwa BDSF 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko kejahatan digital sekaligus mendorong kerja sama pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri teknologi, dan media.
Penghargaan yang diterima Kabupaten Sumedang menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap inovasi pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan masyarakat.
Melalui BDSF 2026, penyelenggara berharap kemajuan digitalisasi, termasuk dalam pelayanan publik dan transaksi keuangan, dapat diikuti dengan peningkatan keamanan serta kemampuan masyarakat mengenali berbagai bentuk penipuan online.
Keterlibatan BRI bersama lembaga dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan turut mendukung keberlanjutan edukasi keamanan digital agar masyarakat semakin terlindungi ketika menggunakan layanan berbasis teknologi.** (Firman)
