Lembar – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah dan operator penyeberangan mengevaluasi kapasitas armada kapal agar sebanding dengan volume kendaraan dan penumpang yang dilayani.
Menurut BHS, ketidakseimbangan antara kapasitas kapal dengan jumlah pengguna jasa dapat memicu penumpukan kendaraan dan antrean panjang di pelabuhan.
“Apabila kapasitas kapal tidak sebanding dengan volume penumpang dan kendaraan, penumpukan atau antrean panjang akan terjadi,” kata BHS.
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan kondisi yang kerap terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Antrean panjang, kata dia, bukan hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi logistik.
“Kondisi antrean panjang seperti itu tentu mengganggu kelancaran masyarakat, baik yang sedang berwisata maupun yang mendistribusikan logistik dan hasil industri,” ujarnya.
BHS menilai persoalan kapasitas armada perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh sektor transportasi penyeberangan.
Menurutnya, pemerintah dan operator harus menghitung kebutuhan kapal berdasarkan volume penumpang, kendaraan, serta pola pergerakan masyarakat pada periode tertentu.
Kapasitas yang memadai juga diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang antardaerah. Terlebih, jalur penyeberangan menjadi salah satu mata rantai penting dalam sistem logistik nasional.
Selain kapasitas armada, BHS menekankan bahwa aspek keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Peningkatan jumlah kapal dan kapasitas pelayanan tidak boleh mengurangi standar keselamatan penumpang maupun kendaraan.
Ia juga mendorong adanya koordinasi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), manajemen pelabuhan, Pengelola Pelabuhan Penyeberangan, dan perusahaan pelayaran dalam mengantisipasi lonjakan pengguna jasa.
“Keselamatan dan kelancaran pelayanan harus berjalan beriringan,” katanya.
BHS sebelumnya juga mendesak penguatan sistem pemeriksaan barang di pelabuhan guna mencegah penumpang membawa barang berbahaya ke kapal.
Menurut dia, peningkatan keselamatan penyeberangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan sebelum keberangkatan, kesiapan armada, kompetensi awak kapal, hingga kesiapan tim pencarian dan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat.
Dengan langkah tersebut, BHS berharap layanan penyeberangan di berbagai wilayah Indonesia semakin aman, lancar, dan mampu mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik nasional.
