SIDOARJO – Pemerintah pusat telah menaikkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun. Menanggapi kebijakan ini, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak para pelaku usaha ekonomi kreatif di Sidoarjo untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut demi memperkuat bisnis mereka.
Desakan itu disampaikan BHS saat membuka acara bimbingan teknis Literasi Bisnis dalam rangka Aktivasi Desa Kreatif di Sidoarjo, Sabtu (7/11/2026). Politisi Partai Gerindra tersebut mengingatkan agar serapan anggaran tidak boleh rendah, seperti kasus di beberapa daerah yang hanya menyentuh angka 2,5 persen.
“Akses pembiayaan perbankan menjadi salah satu kunci mendorong lahirnya usaha baru sekaligus meningkatkan skala bisnis pelaku ekonomi kreatif,” ujar BHS di hadapan para peserta.
Ia menambahkan, fasilitas pinjaman tanpa agunan hingga Rp100 juta harus dimanfaatkan seluas-luasnya. Menurutnya, perluasan jangkauan penerima manfaat ini harus dibarengi dengan pendampingan agar sektor kreatif mampu mendongkrak omzet sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar.
Direktur Pengembangan Akses Pendanaan Kemenekraf, Anggara Hayun Anujuprana, turut menyambut baik sinergi dengan Komisi VII DPR RI dan perbankan ini. Ia menjelaskan, program literasi dirancang agar pelaku usaha lebih percaya diri saat mengakses pembiayaan formal.
“Literasi bisnis ini merupakan program untuk mempersiapkan pelaku ekonomi kreatif apabila dipertemukan dengan lembaga keuangan,” ungkap Anggara.
Komitmen serupa juga disampaikan oleh pihak perbankan. Mikro Banking Officer PT Bank Mandiri, Irfan Rudyanto, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh bagi UMKM, tidak hanya lewat penyaluran modal tetapi juga pendampingan pemasaran.
