PALEMBANG — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meluapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang. Ketidakhadiran kepala daerah tersebut terjadi dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Provinsi Sumatra Selatan pada Jumat (6/11).
BHS menjelaskan, Komisi VII tetap memilih Sumsel meski tidak ada legislator asal daerah tersebut di dalam komisi. Provinsi ini dinilai memiliki posisi strategis untuk pengembangan industri, kawasan ekonomi khusus, serta sektor pariwisata.
Padahal, rombongan DPR RI hadir bersama jajaran mitra strategis dari pemerintah pusat. Mereka meliputi perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, hingga pimpinan BSN, TVRI, RRI, dan LKBN Antara.
“Harusnya paling tidak kalau tidak Gubernur, ya Wakil Gubernur,” ujar BHS, Jumat (6/11).
Ia menyayangkan konfirmasi pembatalan yang baru diterima rombongan usai salat Jumat dengan alasan agenda Safari Salat Jumat. Menurut BHS, pejabat pusat eselon I yang hadir setingkat dengan gubernur untuk mendorong kemajuan daerah.
Selain menyoroti ketidakhadiran kepala daerah, BHS juga menyoroti rendahnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat di Sumatra Selatan. Penyerapan KUR di daerah tersebut tercatat hanya mencapai 2,5 persen saja.
Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah. BHS turut mempertanyakan lambatnya perkembangan kawasan industri di tengah potensi besar wilayah Palembang.
Padahal, Palembang memiliki pelabuhan laut internasional, jalur penghubung antarprovinsi, serta dukungan transportasi kereta api. Potensi logistik ini semestinya menjadi modal kuat dalam mendongkrak daya saing ekonomi daerah.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VII DPR RI, kata BHS, tetap berkomitmen mendorong percepatan kawasan industri dan peningkatan akses pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan mampu membawa Sumatra Selatan jauh lebih maju ke depan.
