PALEMBANG — Skenario pengoperasian Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan dituntut harus mampu menyatu dengan operasional Pelabuhan Boom Baru. Penataan fungsi kedua pelabuhan tersebut sangat fundamental agar percepatan logistik daerah tidak menciptakan kanibalisasi fasilitas.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong otoritas terkait untuk mensinkronkan peta jalan kedua infrastruktur ini dari fase awal. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-pelabuhan agar investasi baru tidak mematikan aset yang sudah ada.
“Jangan sampai ada dua pelabuhan yang akhirnya saling mematikan,” kata BHS di sela peninjauan Pelabuhan Boom Baru Palembang, Sabtu (7/11).
BHS menuturkan bahwa daya tampung Pelabuhan Boom Baru masih sangat memadai untuk melayani denyut ekonomi kawasan. Catatan load factor yang berada di level 30 persen mengindikasikan bahwa daya dukung fasilitas tersebut belum terpakai optimal.
Sementara itu, Tanjung Carat disiapkan sebagai pelabuhan modern yang menyatu dengan kawasan industri terpadu dan jalur logistik berbasis kereta api. Integrasi ekosistem ini diproyeksikan bakal memangkas durasi pengiriman barang di Sumatera Selatan secara signifikan.
Manajer Kepatuhan Bisnis Pelindo Regional 2 Iwan Sanjaya menegaskan bahwa penentuan peran Boom Baru ke depan masih terus dimatangkan. Kepadatan lalu lintas serta aksesibilitas wilayah perkotaan Palembang menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi pelabuhan eksisting tersebut.
“Proses pembangunan Tanjung Carat ini juga butuh waktu yang cukup lama, tidak hanya sebentar langsung jadi,” tutur Iwan mengomentari periode transisi pelabuhan.
Iwan menyadari persoalan sedimentasi di jalur Sungai Musi kerap menjadi kendala alami dalam operasional pelabuhan sungai. Pihaknya konsisten menjalankan pemeliharaan berkala guna memastikan aktivitas pelayaran tetap berjalan aman.
“Sedimentasi ini memang menjadi polemik di setiap pelabuhan. Apalagi kalau kami ini masuk kategori pelabuhan sungai. Nah, pelabuhan sungai itu perlu adanya kegiatan dredging atau pengerukan pemeliharaan kolam secara rutin,” paparnya.
Melihat kondisi tersebut, BHS mengingatkan agar kajian kontur tanah dan kedalaman di lokasi Tanjung Carat dipastikan akurat sebelum pembangunan skala besar dijalankan. Langkah antisipasi ini dinilai penting untuk menjamin kelayakan kegiatan bongkar muat kapal.
“Jangan sampai nanti sudah kami putuskan Tanjung Carat, ternyata enggak bisa dipakai untuk kegiatan bongkar muat,” tambah BHS.
Ia pun berpesan agar komitmen pembangunan ini terus dijaga lintas periode kepemimpinan. Menurutnya, kepastian regulasi merupakan fondasi utama agar konektivitas jaringan logistik di Sumatera Selatan berjalan berkesinambungan.
