Jakarta – Sektor logistik berperan vital dalam menopang aktivitas industri dan perdagangan di Indonesia. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, kelancaran distribusi barang merupakan faktor kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 18 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas selama musim mudik Lebaran 2025, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 6 Maret 2025. Regulasi ini membatasi operasional angkutan barang guna mengurangi kemacetan di jalur utama. Namun, kebijakan ini menuai protes dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), yang meminta pengurangan durasi pembatasan operasional. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Aptrindo mengancam akan menghentikan operasional angkutan barang di seluruh Indonesia mulai 20 Maret 2025.
Bambang Haryo menyoroti potensi dampak negatif dari pembatasan operasional yang akan berlangsung dari 24 Maret hingga 8 April 2025. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menghambat distribusi barang, terutama bagi industri yang bergantung pada angkutan laut. Jika terjadi keterlambatan pengiriman, *dwelling time* di pelabuhan akan meningkat, yang bertentangan dengan kebijakan Presiden dalam menurunkan angka tersebut. Selain itu, biaya *demurrage* akibat keterlambatan logistik juga akan membebani pelaku industri.
“Pembatasan ini dapat menyebabkan penurunan peringkat Indeks Kinerja Logistik (LPI) Indonesia, yang sudah tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika kepercayaan investor dan dunia usaha terhadap sistem logistik kita menurun, dampaknya akan berimbas besar pada perekonomian nasional,” ujar Bambang Haryo.
Bambang Haryo menegaskan bahwa logistik adalah tulang punggung perekonomian. Dengan 90 persen distribusi barang di Indonesia bergantung pada transportasi darat, pembatasan operasional dapat mengganggu stabilitas rantai pasok dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tanpa kelancaran distribusi logistik, industri tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, kebijakan yang membatasi pergerakan barang harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan,” katanya.
Sebagai solusi, Bambang Haryo meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pembatasan angkutan barang. Ia menegaskan bahwa regulasi harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional.
“Kebijakan pemerintah selalu bisa direvisi jika memang berdampak luas. Jika kenaikan PPN bisa ditunda demi menjaga stabilitas ekonomi, maka pembatasan operasional angkutan logistik juga perlu dikaji ulang agar tidak menghambat pertumbuhan industri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemacetan selama mudik Lebaran, seperti kebijakan *Work From Anywhere* (WFA), percepatan pembayaran THR, dan peningkatan kapasitas transportasi umum. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah seharusnya lebih percaya diri dalam mengelola lalu lintas tanpa harus membatasi angkutan logistik secara berlebihan.
Sebagai penutup, Bambang Haryo menegaskan bahwa kebijakan transportasi harus melibatkan semua pemangku kepentingan. “Keputusan yang dibuat tanpa koordinasi dengan pelaku usaha, asosiasi industri, dan perwakilan konsumen hanya akan menimbulkan ketidakstabilan dalam sektor logistik. Pemerintah harus lebih inklusif dalam merancang kebijakan agar dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pembatasan operasional angkutan barang selama musim mudik perlu dikaji ulang demi menjaga kelancaran logistik nasional. Jika regulasi ini diterapkan tanpa pertimbangan mendalam, maka akan berdampak luas pada industri, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan, sehingga ekosistem logistik tetap berjalan optimal
