Surabaya – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu disampaikan saat kegiatan sosialisasi SNI dan Penilaian Kesesuaian bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Bambang Haryo menekankan bahwa SNI bukan sekadar label mutu, tetapi merupakan instrumen penting untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi, dan memperluas akses pasar, baik domestik maupun internasional.
“Dengan program SNI Bina UMKM, produk-produk lokal akan lebih diakui dan mampu menembus pasar global,” ujarnya.
BHS yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi VII DPR RI menilai, UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Tanah Air mencapai 64,2 juta unit, menyumbang 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp8.573 triliun, serta menyerap hingga 117 juta tenaga kerja.
Meski demikian, ia menyoroti masih kecilnya alokasi anggaran untuk program standardisasi nasional, yang hanya sekitar Rp144 miliar. Karena itu, ia mendorong pemerintah agar memperkuat dukungan baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia (SDM), sehingga penerapan SNI bisa dilakukan lebih masif di berbagai daerah.
Sebagai langkah konkret, Bambang Haryo menyebut telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk dinas terkait di Surabaya dan Sidoarjo, guna mempercepat proses sertifikasi SNI bagi pelaku UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengapresiasi dukungan tersebut. Ia menyebut dari 106 ribu UMKM di Surabaya, sekitar 8.000 unit telah terstandardisasi melalui program Bina UMKM.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan BSN agar pendampingan terhadap UMKM lebih optimal,” ujar Febrina.
Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, Faris, menjelaskan bahwa sebanyak 98.000 UMKM di Jatim telah mengikuti program SNI Bina UMKM. BSN, kata dia, berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi dua prinsip utama SNI, yakni konsistensi mutu produk dan efisiensi sistem produksi.
“Kami ingin memastikan UMKM di Jawa Timur naik kelas dengan produk yang berkualitas dan sesuai standar nasional,” pungkasnya.
