UKRI Bandung Gelar Nobar Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2026 dan Bincang Polugri

Rabu, 14 Jan 2026 22:20 WIB
UKRI Bandung Gelar Nobar Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2026 dan Bincang Polugri

Brilian•BANDUNG – Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) menjadi pusat dialog kebijakan luar negeri dengan menggelar kegiatan nonton bareng Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang dirangkaikan dengan Bincang Politik Luar Negeri (Polugri), Rabu (14/1/2026). Kegiatan berlangsung di Aula PT INTI (Persero) sebagai kampus sementara UKRI di Kota Bandung.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan dunia kampus. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dan sivitas akademika diajak menyimak secara langsung arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika global.

Wakil Rektor I UKRI, Dr. Heni Haryani, S.Pd., M.Hum., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian Luar Negeri yang memilih UKRI sebagai mitra akademik. Ia menilai Pernyataan Pers Tahunan Menlu tidak hanya menyampaikan capaian diplomasi, tetapi juga menjadi refleksi posisi Indonesia di tingkat global.

Kegiatan nobar dan bincang Polugri ini terbuka untuk umum dan sivitas akademika. Sebanyak 208 mahasiswa UKRI dari berbagai fakultas mengikuti kegiatan tersebut, bersama tamu undangan dari lima perguruan tinggi di Kota Bandung, yakni Universitas Islam Bandung, Telkom University, Universitas Teknologi Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta Universitas Informatika dan Bisnis Bandung.

Usai penayangan PPTM 2026 secara langsung, kegiatan dilanjutkan dengan sesi Bincang Polugri yang menghadirkan Duta Besar Adam M. Tugio, anggota Governing Council Indonesia ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), sebagai narasumber utama. Diskusi dipandu Wakil Rektor UKRI Suhaeri, S.Sos., M.I.Kom., dengan penanggap dosen Ilmu Komunikasi UKRI, Dr. Muh. Resa Yudianto Suldani, S.S., M.A.

Dalam diskusi tersebut dibahas dinamika global yang disebut tengah memasuki fase “survival mode”, ditandai dengan melemahnya hukum internasional, meningkatnya penggunaan hard power, serta ketertinggalan institusi global dalam merespons perubahan geopolitik. Kondisi ini dinilai**

Pos terkait