PROBOLINGGO, Brilian-News.id – Teka-teki pengisian Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo akhirnya terjawab. Budi Wirawan resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah setelah disebut meraih nilai tertinggi dalam Sistem Manajemen Talenta.
Namun, pelantikan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Bukan mengenai sosok yang dilantik, melainkan proses yang berlangsung sebelum keputusan itu diumumkan kepada publik.
Sejak awal, informasi terkait tahapan pengisian jabatan Sekda nyaris tidak terdengar. Publik tidak memperoleh gambaran yang cukup mengenai mekanisme seleksi, peserta yang mengikuti proses, maupun hasil penilaian yang menjadi dasar penetapan pejabat tertinggi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tersebut.
Ironisnya, ketika sejumlah pihak mencoba memperoleh penjelasan, jawaban yang diterima justru tidak memberikan kejelasan. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa informasi mengenai pengisian jabatan strategis tersebut berjalan di ruang yang sulit dijangkau masyarakat.
Koordinator Aksi Aliansi Madura Indonesia (AMI), Dierel, menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi yang selama ini menjadi bagian dari prinsip pemerintahan modern.
“Persoalannya bukan siapa yang dilantik. Jika memang Budi Wirawan memperoleh nilai tertinggi, tentu itu harus dihormati. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa prosesnya tidak terbuka sejak awal kepada masyarakat,” ujar Dierel.
Menurutnya, jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif. Jabatan tersebut merupakan motor penggerak birokrasi daerah yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan pelayanan publik.
“Ketika masyarakat hanya disuguhi hasil akhir tanpa mengetahui prosesnya, maka ruang pertanyaan akan selalu muncul. Padahal keterbukaan informasi bisa menjadi cara paling efektif untuk menghilangkan berbagai spekulasi,” tegasnya.
Dierel mengingatkan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada rakyat.
“Publik tidak meminta hal yang berlebihan. Masyarakat hanya ingin mengetahui bahwa proses pengisian jabatan strategis dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai aturan. Jika semuanya sudah sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi yang memang menjadi hak publik,” katanya.
Pelantikan Budi Wirawan memang telah mengakhiri spekulasi mengenai siapa yang akan menduduki kursi Sekda Kota Probolinggo. Namun satu pertanyaan masih menggantung di ruang publik: mengapa masyarakat baru mengetahui semuanya setelah pelantikan selesai dilakukan?
Pertanyaan itu layak dijawab secara terbuka, bukan demi kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
(Tim-Redaksi)
