Brilian•BANDUNG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung meminta agar rencana penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening senilai Rp37,66 miliar tidak dijadikan alasan untuk menaikkan tarif air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKS terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Rapat dipimpin Edwin Senjaya didampingi Toni Wijaya, serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Erwin, anggota DPRD, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.
Empat Raperda yang dibahas meliputi Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirtawening.
Penyertaan Modal Tirtawening Harus Berdampak pada Pelayanan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS menyatakan dukungan terhadap rencana penyertaan modal kepada Perumda Tirtawening berupa aset tanah milik pemerintah daerah dengan nilai sekitar Rp37,66 miliar.
Penyertaan modal tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemanfaatan aset dan pengembangan infrastruktur pelayanan air minum serta pengelolaan air limbah di Kota Bandung.
Fraksi PKS berpandangan bahwa pengalihan aset pemerintah daerah menjadi kekayaan perusahaan yang dipisahkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi.
Namun, fraksi tersebut meminta agar dokumen kajian kelayakan investasi dipaparkan secara menyeluruh kepada DPRD sebelum Raperda disahkan.
Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan penyertaan modal memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Fraksi PKS meminta jaminan agar penambahan modal tidak dijadikan dasar untuk menaikkan tarif air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut fraksi tersebut, penguatan modal perusahaan semestinya diarahkan pada peningkatan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan, bukan menambah beban ekonomi pelanggan yang kurang mampu.
Fraksi PKS juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme penilaian aset dan tata kelola kekayaan daerah yang dipisahkan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
Rumah Susun Harus Melindungi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Terkait Raperda Rumah Susun, Fraksi PKS mendukung pembaruan aturan sebagai pengganti Perda Nomor 6 Tahun 2014.
Pembaruan tersebut dinilai diperlukan untuk menjawab keterbatasan lahan, pertumbuhan penduduk, serta kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di Kota Bandung.
Fraksi PKS meminta agar kewajiban pengembang rumah susun komersial menyediakan sedikitnya 20 persen rumah susun umum benar-benar dijalankan.
Apabila kewajiban tersebut dikonversi menjadi dana, penggunaannya harus diawasi secara transparan dan dialokasikan khusus untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan dicampurkan dengan pendapatan umum APBD.
Fraksi PKS juga meminta kesiapan permodalan dan tata kelola BUMD diperhitungkan sebelum perusahaan daerah ditugaskan menyerap unit rumah susun umum.
Selain itu, laporan keuangan dan hasil audit biaya pengelolaan selama masa transisi dari pengembang kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) diminta dibuka kepada calon pemilik.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari perselisihan mengenai iuran pengelolaan di kemudian hari.
Fraksi PKS turut meminta agar pembangunan rumah susun menyediakan fasilitas yang ramah keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas, termasuk sarana ibadah, ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, serta aksesibilitas yang memadai.
Pengelolaan Aset Daerah Perlu Pengawasan Ketat
Mengenai Raperda Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi PKS menilai aset pemerintah merupakan kekayaan publik yang harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi tersebut mendukung pembagian kewenangan yang lebih jelas dalam pengelolaan aset, mulai dari wali kota, sekretaris daerah, hingga perangkat daerah pengguna barang.
Meski demikian, pendelegasian kewenangan harus disertai mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.
Fraksi PKS mengusulkan agar pengelola barang menyampaikan laporan pemanfaatan aset dan pelaksanaan kewenangan secara berkala setiap semester kepada DPRD Kota Bandung.
Perhatian juga diberikan terhadap pencatatan dan sertifikasi tanah brandgang serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Menurut Fraksi PKS, proses tersebut harus didukung verifikasi riwayat kepemilikan dan pemeriksaan fisik bersama masyarakat agar tidak menimbulkan sengketa atau menghilangkan hak warga yang sah.
Selain itu, aset daerah yang tidak digunakan diminta segera dievaluasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Fraksi PKS juga meminta agar penjualan aset tertentu tanpa lelang tetap menggunakan penilaian objektif dari penilai independen, serta pelanggaran dalam pengelolaan barang milik daerah ditindak sesuai ketentuan.
Pengarusutamaan Gender Harus Menjangkau Kelompok Rentan
Pada Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi PKS menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah mewujudkan pembangunan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
Fraksi tersebut berpandangan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu memperhatikan nilai Pancasila, ketahanan keluarga, serta kesempatan yang setara dalam memperoleh manfaat pembangunan.
PKS juga meminta agar Raperda memberikan perlindungan yang jelas bagi perempuan rentan, perempuan kepala keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas.
Dalam pelaksanaannya, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) perlu diterapkan melalui instrumen analisis dan penganggaran yang terukur.
Fraksi PKS turut mengusulkan sanksi administratif bagi perangkat daerah yang tidak menjalankan kewajiban pengarusutamaan gender.
Selain itu, pembagian tugas antara Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Driver diminta diperjelas agar koordinasi berjalan efektif tanpa menambah kerumitan birokrasi.
Data terpilah gender juga diusulkan terhubung dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sehingga dapat digunakan untuk perencanaan, penelitian, dan pengawasan publik.
Setuju Dilanjutkan ke Pembahasan Pansus
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PKS menyatakan menerima dan menyetujui keempat Raperda usulan Pemerintah Kota Bandung untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Fraksi PKS berharap seluruh masukan tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan setiap Raperda, terutama yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah, pengawasan aset daerah, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
Melalui pembahasan lanjutan, keempat Raperda diharapkan dapat menghasilkan aturan yang dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.** (Ken)





