Brilian•BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Bandung untuk dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II.
Keempat Raperda tersebut disampaikan Farhan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (14/10/2026).
Adapun empat Raperda yang diajukan meliputi Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirtawening Kota Bandung.
Dalam penjelasannya, Farhan menyampaikan alasan dan kebutuhan penyusunan masing-masing Raperda sebagai dasar pengaturan berbagai bidang pelayanan dan pembangunan daerah.
Untuk Raperda Pengarusutamaan Gender, Farhan menjelaskan bahwa penyusunannya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Aturan tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, berpartisipasi, dan menikmati manfaat pembangunan.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, termasuk tumpang tindih program serta koordinasi antarperangkat daerah yang belum berjalan optimal.
“Untuk itu, perlu dibuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang diharapkan dapat mengintegrasikan program dan kegiatan pada lembaga/institusi/perangkat daerah terkait, dalam upaya memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat terkait pengarusutamaan gender,” tutur Farhan.
Rumah Susun dan Pengelolaan Aset Daerah
Sementara itu, Raperda tentang Rumah Susun diajukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah.
Farhan menjelaskan, tingginya jumlah penduduk dan keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat menyebabkan kebutuhan hunian di Kota Bandung terus meningkat.
Pemerintah Kota Bandung sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun. Namun, penerapannya dinilai belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan perda baru yang mampu mengakomodir penyelesaian permasalahan terkait rumah susun,” katanya.
Untuk Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Farhan menjelaskan bahwa aturan yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pengelolaan aset pemerintah daerah.
Perubahan tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan barang milik daerah secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyertaan Modal untuk Perumda Tirtawening
Raperda keempat berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening.
Farhan menjelaskan, penyertaan modal berupa aset daerah diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan perusahaan.
Melalui langkah tersebut, Perumda Tirtawening diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, serta bidang usaha lainnya.
Penyertaan modal berupa aset juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah guna menunjang kebutuhan operasional dan pengembangan perusahaan.
DPRD Siapkan Pembahasan Melalui Pansus
Setelah empat Raperda tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, DPRD Kota Bandung akan melanjutkan proses pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Fraksi-fraksi DPRD dijadwalkan menyampaikan pandangan umum terhadap keempat Raperda dalam rapat paripurna pada Kamis (15/10/2026).
Pada hari yang sama, Wali Kota Bandung dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.
Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan melalui panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Bandung.
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Musyawarah (Bamus), DPRD merencanakan pembentukan empat Pansus untuk membahas empat Raperda tersebut serta agenda perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
Namun, pembentukan Pansus dilakukan secara bertahap karena masih terdapat Pansus 16 yang membahas Raperda tentang Pengelolaan Sampah Kota Bandung.
Untuk sementara, DPRD akan membentuk tiga Pansus guna membahas tiga Raperda dari Propemperda Tahun 2026 Tahap II.
Adapun Pansus yang akan membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Tirtawening baru akan dibentuk setelah Pansus 16 menyelesaikan pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah dan hasilnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
Dengan tahapan tersebut, keempat Raperda yang diajukan Pemerintah Kota Bandung akan menjalani pembahasan lebih lanjut bersama DPRD sebelum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.** (Ken)





