Probolinggo, Brilian-news.id – Ketidakjelasan status penguasaan sebidang tanah beserta bangunan rumah di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, mendorong empat warga menempuh langkah hukum. Mereka mendatangi Satreskrim Polres Probolinggo Kota untuk menyampaikan pengaduan sekaligus meminta aparat kepolisian mengusut berbagai persoalan yang muncul dalam sengketa tersebut.
Keempat warga yang mengajukan pengaduan adalah Sudjadi, Elvin Puyi Rahayu, Prianto Budiman, dan Juli Cahyono. Dalam prosesnya, mereka mendapat pendampingan hukum dari Agus Sugianto, S.H., yang bertindak sebagai kuasa hukum.
Persoalan ini berawal dari objek tanah dan rumah yang menurut para pelapor berkaitan dengan dokumen pertanahan keluarga berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama On Khoen Nio (Sulastri) dan Nyo Ho Djin. Sertifikat tertanggal 17 September 1980 itu mencatat luas tanah mencapai 853 meter persegi.
Namun, perjalanan penguasaan objek tersebut kini dipersoalkan. Para pelapor menyebut terdapat pihak lain yang mulai menempati rumah sejak sekitar 2022. Mereka menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan pihak tersebut untuk menempati dan menguasai bangunan, termasuk apakah telah memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kepentingan atas objek tersebut.
Persoalan semakin berkembang setelah muncul dugaan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap anggota keluarga yang sebelumnya tinggal di lokasi. Menurut keterangan para pelapor, kondisi tersebut membuat mereka merasa tidak lagi nyaman berada di rumah hingga akhirnya memutuskan meninggalkan tempat tinggal tersebut.
Momen itu disebut berlangsung pada Selasa, 15 September 2026, sekitar pukul 13.00 WIB. Sudjadi, Elvin, Juli, dan Prianto dikabarkan keluar dari rumah yang selama ini mereka tempati.
Atas kejadian tersebut, para pelapor meminta kepolisian tidak hanya menelusuri persoalan administrasi dan riwayat tanah, tetapi juga memeriksa dugaan adanya tindakan yang menyebabkan penghuni meninggalkan rumah.
Kuasa hukum para pelapor, Agus Sugianto, S.H., menyampaikan bahwa pengaduan kepolisian merupakan bentuk ikhtiar hukum untuk mendapatkan kejelasan atas persoalan yang mereka hadapi.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak ditujukan untuk menguasai secara sepihak properti yang disengketakan. Sebaliknya, pihaknya menghendaki agar seluruh klaim dan dasar penguasaan masing-masing pihak diperiksa melalui mekanisme hukum.
Agus berpandangan, penyelesaian persoalan tanah tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat kondisi penguasaan bangunan saat ini. Penelusuran harus mencakup dokumen kepemilikan, sejarah peralihan hak, hubungan keluarga, kemungkinan aspek kewarisan, serta dasar hukum pihak yang menempati objek tersebut.
“Kami meminta agar persoalan ini ditangani secara profesional, objektif, dan transparan. Jangan sampai ada pihak yang merasa kehilangan haknya tanpa memperoleh ruang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Semua harus diuji berdasarkan dokumen, keterangan saksi, serta alat bukti yang sah,” ujar Agus.
Dalam pengaduan yang disampaikan, terdapat beberapa hal yang diharapkan menjadi perhatian penyidik. Pertama, menindaklanjuti pengaduan dan meminta keterangan seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Kedua, mendalami dugaan ancaman, intimidasi, maupun pemaksaan yang disampaikan para pelapor. Ketiga, mengidentifikasi serta memeriksa saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa keluarnya penghuni rumah pada 15 September 2026.
Selain itu, kepolisian juga diminta menelusuri riwayat tanah dan bangunan melalui dokumen pertanahan serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai status dan riwayat administrasi objek yang dipersoalkan.
Para pelapor juga meminta agar aparat mempertimbangkan langkah perlindungan terhadap mereka maupun saksi apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya ancaman yang dapat mengganggu proses penegakan hukum.
Agus menegaskan, pihaknya menyerahkan penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana kepada aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan. Menurutnya, setiap dugaan harus dibuktikan dan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum sebelum melalui proses yang semestinya.
“Kami percaya aparat penegak hukum mampu mengungkap persoalan ini secara objektif. Jika memang terdapat unsur pidana, kami meminta agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, seluruh pihak juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan bukti masing-masing,” tambahnya.
Pengaduan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan penguasaan tanah dan bangunan di Mangunharjo secara menyeluruh. Bagi keempat pelapor, kepastian mengenai status objek serta perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi hal utama yang ingin diperoleh melalui jalur hukum.
Kini, penelusuran terhadap dokumen, keterangan saksi, dan kronologi kejadian menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan tersebut. Semua pihak diharapkan menghormati proses hukum serta mengedepankan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Asas praduga tak bersalah tetap menjadi prinsip utama. Dengan demikian, setiap dugaan perlu diuji secara profesional agar penyelesaian persoalan tidak berhenti pada perbedaan klaim, tetapi menghasilkan kejelasan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
(Ferdi)
