Brilian•BANDUNG – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mengingatkan pentingnya keakuratan data anak tidak sekolah (ATS) agar program pemerintah benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk kembali mengenyam pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Iman dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah serta Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun yang digelar Dinas Pendidikan Kota Bandung di Aula Wyata Guna, Rabu (11/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan perangkat daerah, Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), para camat, serta kepala seksi kesejahteraan sosial kelurahan se-Kota Bandung.
Hadir pula Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron.
Iman mengatakan, data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyebabkan program penanganan anak tidak sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mengingatkan adanya kecenderungan pelaporan yang tidak menggambarkan seluruh persoalan di masyarakat atau under-report. Kondisi tersebut harus diperbaiki agar pemerintah dapat mengetahui jumlah anak yang membutuhkan penanganan sekaligus memahami penyebab mereka tidak bersekolah.
“Kalau ada under-report itu mesti kita biasakan diubah. Jangan sampai setiap bikin terobosan atau program, perasaannya seolah-olah tidak ada stunting atau masalah pendidikan, sehingga intervensi kita tidak tepat,” tutur Iman.
Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan biaya. Kondisi keluarga, motivasi anak, serta berbagai persoalan sosial juga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan.
Karena itu, penanganan tidak cukup dilakukan melalui bantuan sesaat. Pemerintah perlu memahami kondisi setiap anak dan keluarganya agar bentuk bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan.
Iman juga meminta perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri. Penanganan persoalan pendidikan harus melibatkan berbagai sektor, termasuk bidang sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Melalui kebijakan yang berfokus pada penemuan anak di lapangan, pemahaman penyebab masalah secara mendalam, serta penyediaan layanan yang tepat, diharapkan anak-anak di Kota Bandung dapat terus bertahan dalam sistem pendidikan dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Pendataan Baru Sekitar 32 Persen
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada aparatur kecamatan dan kelurahan yang terlibat dalam pendataan anak tidak sekolah.
Asep mengakui, proses pendataan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, pendataan baru mencapai sekitar 32 persen, sementara penuntasan ATS ditargetkan selesai pada 2029.
Menurutnya, kondisi wilayah yang berbeda-beda serta kebutuhan melakukan verifikasi langsung ke rumah warga membuat pekerjaan aparatur kewilayahan tidak ringan.
“Tugas dan tanggung jawab serta beban teman-teman yang sekarang ditugaskan di kewilayahan itu tidak ringan. Oleh karena itu, pertama-tama tentu saja kami dari DPRD dan pimpinan wilayah mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang bertugas di kewilayahan, baik itu kecamatan, kelurahan, maupun para kasi yang terus-menerus memberikan pengabdian terbaik,” ujar Asep.
Pria yang akrab disapa Kang Asmul itu berharap pemerintah kota juga mengevaluasi beban kerja serta dukungan bagi aparatur kewilayahan agar proses pendataan dan penanganan ATS dapat berjalan lebih baik.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saeful Gufron meminta para camat melakukan pemetaan dan menyusun rencana aksi penanganan anak tidak sekolah di wilayah masing-masing.
Disdik Kota Bandung terus melakukan verifikasi dan validasi data bersama kelurahan dengan memanfaatkan aplikasi pendataan.
Asep Saeful Gufron juga menjelaskan bahwa anak yang sempat berhenti sekolah tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Bahkan, menurutnya, sejumlah lulusan pendidikan kesetaraan telah berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk ITB, Polban, dan Unpad.
Melalui kerja sama Disdik, DPRD, dan aparatur kewilayahan, penanganan anak tidak sekolah diharapkan semakin tepat sasaran sehingga target penuntasan ATS pada 2029 dapat tercapai.** (Ken)





