Brilian•BANDUNG – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Bandung meminta Pemerintah Kota Bandung memastikan rencana penyertaan modal berupa aset senilai Rp37,66 miliar kepada Perumda Tirtawening memiliki dasar penilaian yang jelas serta memberikan manfaat terukur bagi peningkatan pelayanan air minum dan air limbah.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi NasDem terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Rapat dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, didampingi Toni Wijaya, serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Erwin, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.
Empat Raperda yang mendapat tanggapan fraksi meliputi Penyertaan Modal kepada Perumda Tirtawening, Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rumah Susun, serta Pengarusutamaan Gender.
Fraksi NasDem menilai keempat Raperda tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan Kota Bandung. Namun, penyusunan regulasi tidak boleh hanya memenuhi persyaratan administratif dan hukum, melainkan harus dapat dilaksanakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penyertaan Modal Tirtawening Harus Terukur
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem mencermati rencana penyertaan modal berupa tiga aset daerah dengan luas keseluruhan 5.244 meter persegi dan nilai wajar Rp37.666.100.000.
Ketiga aset tersebut terdiri atas Stasiun Pompa Gumuruh di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Batununggal, seluas 2.444 meter persegi senilai Rp27.006.200.000.
Kemudian, aset jalur pipa air limbah di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, seluas 410 meter persegi dengan nilai Rp4.637.100.000.
Aset lainnya adalah Mata Air Citalaga di Jalan Terusan Sersan Bajuri, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, seluas 2.390 meter persegi senilai Rp6.022.800.000.
Fraksi NasDem meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan nilai wajar ketiga aset tersebut, termasuk metode penilaian, waktu pelaksanaan penilaian, kondisi objek, serta legalitas kepemilikannya.
Selain itu, dokumen kajian ekonomi dan investasi juga diminta disampaikan secara lengkap dalam pembahasan Raperda.
Menurut Fraksi NasDem, penyertaan modal tidak boleh berhenti pada bertambahnya nilai aset perusahaan. Pemerintah bersama Perumda Tirtawening perlu menetapkan target peningkatan kapasitas operasional, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang dapat dievaluasi secara berkala.
Fraksi tersebut juga meminta agar proses serah terima, sertifikasi, pemeliharaan, dan pengamanan aset dilaksanakan secara tertib.
Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Raperda yang melarang aset tanah hasil penyertaan modal dijaminkan, digadaikan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
NasDem Minta Penertiban Aset Daerah
Terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh aset tercatat secara akurat dan memiliki kepastian hukum.
Fraksi tersebut mempertanyakan kondisi inventarisasi aset tanah dan bangunan, termasuk kelengkapan dokumen kepemilikan serta kesesuaian antara catatan administrasi dan kondisi fisik di lapangan.
Pemerintah juga diminta memiliki pemetaan yang jelas mengenai aset untuk pelayanan publik, aset yang belum dimanfaatkan, serta aset yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Fraksi NasDem meminta strategi penyelesaian terhadap aset yang belum memiliki dokumen lengkap, dikuasai pihak lain, atau berpotensi menimbulkan sengketa.
Dalam pemanfaatan aset melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, maupun bentuk kerja sama lainnya, pemerintah diminta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Fraksi NasDem mengingatkan agar aset yang dibutuhkan untuk pelayanan publik tidak dialihkan pemanfaatannya hanya karena memiliki nilai komersial tinggi.
Setiap kerja sama pemanfaatan aset juga perlu didukung penilaian objektif, perjanjian yang jelas, serta pengawasan terhadap manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan.
Rumah Susun Harus Terjangkau bagi Masyarakat
Mengenai Raperda Rumah Susun, Fraksi NasDem mendukung pembaruan aturan untuk menggantikan Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014.
Namun, fraksi tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan program rumah susun tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang didirikan.
Pemerintah perlu memastikan hunian benar-benar dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah, baik dari sisi biaya sewa, biaya layanan, maupun pemeliharaan.
Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah susun, kriteria penerima manfaat, mekanisme seleksi penghuni, serta pengawasan agar program tepat sasaran.
Selain itu, lokasi pembangunan harus mempertimbangkan akses transportasi, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, ruang terbuka, dan pusat kegiatan ekonomi.
Menurut Fraksi NasDem, pembangunan rumah susun tanpa dukungan infrastruktur memadai berisiko menimbulkan persoalan baru bagi penghuni, termasuk tingginya biaya perjalanan dan keterbatasan layanan dasar.
Perlindungan hak pemilik dan penghuni juga menjadi bagian dari pandangan fraksi.
Pemerintah diminta memastikan adanya transparansi biaya pengelolaan, pertanggungjawaban dana bersama, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara penghuni, pengelola, dan pengembang.
Pengarusutamaan Gender Harus Berbasis Data
Pada Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi NasDem mendukung upaya pemerintah menghadirkan pembangunan yang memberikan akses, kesempatan, partisipasi, dan manfaat secara adil bagi masyarakat.
Namun, pelaksanaannya diminta tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan atau penyusunan dokumen administratif.
Fraksi NasDem menilai setiap perangkat daerah harus mampu menyusun program dan anggaran responsif gender berdasarkan persoalan yang teridentifikasi serta didukung data yang akurat.
Program tersebut juga perlu memiliki indikator keberhasilan, target penerima manfaat, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Selain itu, pembagian tugas antara Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, Tim Teknis, Focal Point, dan Tim Driver harus diatur agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab.
Fraksi NasDem turut meminta pemerintah meningkatkan kemampuan aparatur dalam melakukan analisis gender dan menyusun anggaran yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengelolaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia juga perlu dilakukan secara terintegrasi, diperbarui secara berkala, serta tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.
Partisipasi masyarakat dinilai penting agar kebijakan tidak hanya disusun berdasarkan pertimbangan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan warga yang menerima manfaat pembangunan.
Karena itu, pemerintah diminta menyediakan ruang konsultasi publik, saluran pengaduan, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan masyarakat ikut memberikan masukan.
Regulasi Harus Memberikan Manfaat Nyata
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi NasDem berharap seluruh catatan dan rekomendasi dapat menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandung.
Fraksi NasDem berpandangan bahwa kualitas peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan, tetapi juga kemampuannya menjawab persoalan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan mencegah penyimpangan.
Pengelolaan aset daerah, penyertaan modal BUMD, penyediaan rumah susun, dan pelaksanaan pengarusutamaan gender diharapkan memiliki sasaran yang jelas serta dapat dievaluasi hasilnya.
Fraksi NasDem juga berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD tetap berjalan dengan fungsi pengawasan yang baik, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.** (Ken)





