Brilian•BANDUNG – Kesepakatan penyediaan 5.000 rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia dicapai dalam audiensi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir yang berlangsung Jumat, 5 Desember 2025, di Kantor PKP Jakarta. Kesepakatan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam memberikan akses hunian layak bagi insan pers.
Dalam pertemuan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait—akrab disapa Ara—menegaskan bahwa pemerintah ingin wartawan mendapatkan fasilitas perumahan yang jelas, aman, dan terjangkau. “Saya sangat menghormati profesi wartawan. Program rumah subsidi ini adalah wujud kehadiran negara, sesuai program Presiden Prabowo,” kata Ara.
Ara menargetkan seluruh 5.000 unit rumah tersebut harus sudah terserap pada 2026. Tantangan itu disanggupi langsung oleh Akhmad Munir dalam audiensi tersebut.
“Deal, ya?” tanya Ara.
“Ya, deal,” jawab Munir.
Munir, yang juga Direktur Utama LKBN Antara, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan wartawan. Ia menegaskan bahwa PWI siap menggerakkan jaringan organisasinya untuk memastikan program ini dapat diakses secara luas oleh wartawan yang membutuhkan hunian layak.
Selain program penyediaan rumah, Menteri Ara meminta PWI membantu menyosialisasikan program KPR FLPP, yakni skema pembiayaan rumah bersubsidi dengan bunga tetap 5 persen, tenor panjang, cicilan ringan, dan uang muka terjangkau. Program ini diproyeksikan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk wartawan.
Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional pada Selasa, 9 Desember 2025 bersama Kementerian PKP, BP Tapera, para pengembang, dan agen properti. Dengan jumlah anggota lebih dari 35.000 wartawan di seluruh Indonesia, Munir optimistis program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran.
Program penyediaan 5.000 rumah bagi wartawan ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.**
