SIDOARJO — Komisi VII DPR RI mendesak percepatan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Sidoarjo. Langkah ini dinilai menjadi kunci utama dalam memperluas pangsa pasar produk lokal hingga ke pengadaan barang pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan bahwa penguatan sektor IKM akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Hal itu ia sampaikan saat meninjau langsung IKM Rics Collection, produsen mainan anak di Sidoarjo, Senin.
“Industri kecil dan menengah seperti ini harus kita dukung agar bisa naik kelas. Kalau usahanya berkembang, serapan tenaga kerjanya akan semakin banyak dan bisa menumbuhkan ekonomi di Sidoarjo,” ungkap BHS.
BHS menyayangkan kendala administratif yang masih dihadapi para perajin lokal. Meski produk Rics Collection tercatat memiliki tingkat komponen lokal hingga 60 persen, proses penerbitan sertifikat TKDN resmi dilaporkan masih membentur kendala.
Guna mengatasi persoalan tersebut, BHS menyatakan bakal berkoordinasi langsung dengan Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian. Ia ingin memastikan IKM potensial tidak kehilangan peluang dalam proyek-proyek pemerintah.
“TKDN ini perlu dibantu proses sertifikasinya. Saya akan sampaikan kepada Dirjen IKMA agar IKM seperti ini bisa memenuhi persyaratan dan mendapatkan kesempatan mengikuti pesanan-pesanan pemerintah,” tuturnya.
Pemilik Rics Collection, Supriyono, menyambut positif langkah responsif para pemangku kebijakan. Ia berharap hambatan sertifikasi yang dialami usahanya dapat segera selesai agar volume produksi terus meningkat.
“Mudah-mudahan bantuan untuk masalah TKDN ini bisa terwujud, supaya pesanan-pesanan kami bisa meningkat,” harap Supriyono.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berjanji akan mendampingi proses pendataan dokumen dari tingkat daerah. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mochammad Hudori, menegaskan kesiapan jajarannya memfasilitasi legalitas IKM tersebut.
“Kami cek legalitas usaha IKM ini, kemudian sampai di mana proses sertifikasi TKDN dan dokumen apa saja yang diperlukan. Kami usahakan membantu agar sertifikasi tersebut bisa tercapai,” jelas Hudori.
