SURABAYA — Masifnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai hampir 20 ribu titik di Indonesia menuai sorotan tajam dari DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai ribuan titik api tersebut tidak adil jika hanya ditimpakan kepada 32 pengusaha semata.
Pasalnya, banyak dari kawasan hutan yang terbakar justru berada di bawah pengelolaan Perhutani. BHS menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan dan Perhutani adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan kawasan hutan.
Menurutnya, instansi terkait lalai melakukan perawatan preventif saat musim kemarau panjang melalui langkah-langkah seperti water bombing atau rekayasa hujan buatan. Ia menilai kondisi hutan tidak boleh dibiarkan tanpa pasokan air hujan selama lebih dari 21 hari berturut-turut.
“Gelontoran air yang menghidupi hutan-hutan kita, selama hutan kita tidak tersiram air hujan, tidak boleh dibiarkan selama lebih dari 21 hari,” ujar BHS saat melakukan kegiatan reses di Kantor BMKG Jawa Timur, Kota Surabaya, Rabu (28/10).
BHS menjelaskan, daun dan dahan pohon yang masih segar mengandung 85 persen air sehingga tidak mudah terbakar oleh gesekan ranting atau terik matahari. Kelambanan dalam melakukan penyiraman berkala membuat ranting mengering dan memicu kerentanan karhutla.
Ia lantas mencontohkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang konsisten merawat hutan tropis mereka menggunakan sistem sprinkler dan rekayasa cuaca. Berkat langkah rutin tersebut, hutan di negara-negara itu diklaim aman dari kebakaran sepanjang musim kemarau.
Atas kerugian besar yang ditimbulkan—mulai dari kerusakan ekosistem, ancaman satwa, hingga korban jiwa—BHS mengingatkan adanya ancaman pidana. Ia merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan sanksi penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
Lebih lanjut, ia menyebut anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp6 triliun sangat memadai untuk perawatan hutan secara optimal. Pengelolaan yang baik juga diyakini dapat mendongkrak sektor pariwisata sekaligus mengamankan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dari ancaman kabut asap.
“Untuk itu, diharapkan lembaga yang menangani hutan harus dipimpin oleh orang-orang yang profesional dan kompeten,” pungkas BHS.
