Brilian•BOGOR – Gelombang protes atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menyegel sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, semakin meluas. Anggota DPR RI Mulyadi menilai langkah tersebut “hantam kromo” dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat kecil.
Mulyadi menilai keputusan KLH tidak melalui kajian sosial-ekonomi yang matang. “Kebijakan ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosialnya. Sekarang banyak warga yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya di Pesona Alam Resort, Kamis 16 Oktober 2025.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, kawasan Puncak memiliki karakter ekonomi yang sangat bergantung pada sektor wisata dan jasa. Penutupan mendadak hotel, restoran, dan tempat wisata dinilainya justru menciptakan krisis sosial. Banyak pekerja yang dirumahkan, petani kehilangan pembeli, hingga pelaku usaha kecil mengalami penurunan omzet.
Data dari Pemkab Bogor menunjukkan PAD daerah turun hingga 80 persen, menjadi tanda bahaya bagi ekonomi lokal. Mulyadi meminta KLH tidak menutup mata terhadap efek kebijakan yang dinilai berlebihan itu.
“Kami mendukung penertiban bagi yang melanggar aturan. Tapi kalau usahanya berizin dan taat aturan, seharusnya dibina, bukan ditutup,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan sudah melaporkan persoalan ini ke pimpinan DPR dan Istana, serta berkomunikasi dengan Dirjen Gakkum KLH yang berjanji menghentikan sementara agenda penutupan. Beberapa hotel pun disebut sudah kembali beroperasi.
Untuk mencegah gejolak sosial, Mulyadi membuka posko aspirasi masyarakat agar keluhan warga bisa ditampung tanpa aksi demonstrasi. “Kalau tidak ditampung, bisa meledak di jalan,” ujarnya.
Mulyadi menegaskan, Puncak bukan sekadar tempat wisata, melainkan sumber kehidupan bagi ribuan keluarga. Ia berharap pemerintah lebih bijak menegakkan aturan tanpa mengorbankan masyarakat kecil.**
