Brilian•BANDUNG – Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 atas pengembangan layanan pemerintahan berbasis teknologi. Salah satu capaian yang diperkenalkan adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara elektronik atau e-voting di 92 desa.
Kegiatan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) tersebut berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
Sehari sebelumnya, Pemkab Sumedang melaksanakan Pilkades elektronik di 92 desa dengan melibatkan sekitar 270 ribu pemilih melalui 423 tempat pemungutan suara (TPS).
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan, penerapan e-voting menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan teknologi hingga pemerintahan desa.
Menurutnya, gagasan pelaksanaan Pilkades elektronik tersebut berawal dari dorongan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ketika pemerintah provinsi menawarkan penerapan sistem tersebut, Kabupaten Sumedang menyatakan kesiapannya.
“Program e-voting ini berawal dari gagasan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang sebelumnya sempat diujicobakan secara terbatas di Indramayu dan Garut, namun baru berjalan di satu desa secara bertahap. Kami ketika dihubungi dari provinsi, langsung menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikannya,” ujar Fajar.
Fajar menjelaskan, pelaksanaan Pilkades elektronik membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Selain kesiapan perangkat dan sistem, pemerintah harus memastikan masyarakat memahami cara memberikan suara melalui perangkat elektronik.
Pendampingan diberikan kepada warga, terutama pemilih lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan teknologi tersebut.
Menurut Fajar, keberhasilan penerapan layanan digital harus diimbangi dengan perlindungan data pribadi dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi.
“Kami harus menjaga keamanan data masyarakat secara optimal dan sisi lain mencerdaskan masyarakat agar cakap digital. Peran media juga kami nilai sangat vital dan memiliki tugas yang semakin berat di era sekarang,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang menyampaikan sambutan secara virtual dalam BDSF 2026 menginginkan pemanfaatan teknologi dapat membantu pemerintah memberikan pelayanan sekaligus mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat.
“Jadi keputusan tidak lagi berdasarkan perkiraan (asumsi), tetapi berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi dari tingkat bawah,” ujar Dony.
Menurutnya, penerapan konsep pemerintahan digital harus dapat dirasakan hingga tingkat desa. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan lebih mudah mengetahui kebutuhan masyarakat dan menentukan kebijakan sesuai kondisi wilayah.
Dony juga berharap BDSF 2026 menghasilkan pemikiran dan langkah bersama dalam menghadapi risiko keamanan digital, khususnya ancaman terhadap data dan transaksi masyarakat.
Forum yang mengangkat tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan Transaksi Digital, dan Penguatan Kepercayaan Publik” tersebut mempertemukan unsur pemerintah, regulator, perbankan, praktisi keamanan digital, dan media.
Bagi Pemkab Sumedang, penerapan e-voting di 92 desa menjadi pengalaman dalam mengembangkan pelayanan pemerintahan berbasis teknologi. Namun, kesiapan masyarakat dan keamanan sistem tetap diperlukan agar layanan digital dapat digunakan secara luas.
Apresiasi yang diterima Sumedang dalam BDSF 2026 diharapkan menjadi dorongan untuk melanjutkan pengembangan layanan digital, termasuk dalam pelayanan publik di tingkat desa.** (Firman)
