Brilian•BANDUNG – Rencana pembangunan rumah susun sederhana milik di Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang semula diarahkan untuk menampung sekitar 1.000 unit, kini diproyeksikan menjadi sekitar 800 unit karena adanya kendala ketentuan Kawasan Bandung Utara.
Persoalan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Bandung dalam pandangan umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Wali Kota Bandung pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).
Rapat dipimpin Pimpinan DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, didampingi Toni Wijaya, serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung Erwin, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan pimpinan kewilayahan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar membahas tiga Raperda, yakni Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, serta Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketiga Raperda tersebut merupakan bagian dari empat usulan Pemerintah Kota Bandung dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II.
Rumah Susun Harus Memiliki Kepastian Hukum
Fraksi Golkar menilai penyelenggaraan rumah susun berkaitan erat dengan kebutuhan hunian terjangkau dan keterbatasan lahan di Kota Bandung.
Perubahan proyeksi kapasitas rumah susun Sadang Serang dari sekitar 1.000 menjadi 800 unit memperlihatkan bahwa pembangunan hunian vertikal harus memperhitungkan ketentuan tata ruang dan kelayakan pembangunan.
Selain itu, pengelolaan bangunan serta kepastian hak penghuni juga harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Fraksi Golkar berpandangan bahwa keberadaan rumah susun memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, Raperda Rumah Susun diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang pasti dan berkeadilan, sekaligus memastikan penyelenggaraan hunian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Golkar Cermati Indikator Pembangunan Gender
Pada pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi Golkar mengangkat capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bandung.
Berdasarkan data yang disampaikan fraksi, IPG Kota Bandung tahun 2025 tercatat sebesar 95,90. Sementara itu, IDG tahun 2024 berada pada angka 70,95.
Fraksi Golkar menilai kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia belum sepenuhnya diikuti oleh optimalnya partisipasi dan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan politik.
Melalui Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi Golkar berharap pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mampu menjawab persoalan kesenjangan sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Pengaturan tersebut juga diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandung.
Pengelolaan Aset Daerah Harus Akuntabel
Sementara itu, terkait Raperda Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya pengelolaan aset pemerintah secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Golkar menyinggung sejumlah kebijakan pengelolaan aset daerah pada 2026, termasuk keputusan Pemerintah Kota Bandung mengenai kerja sama pemanfaatan aset Kebun Binatang Bandung.
Selain itu, terdapat persetujuan hibah aset di Jalan Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Fraksi Golkar, kedua hal tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengamanan barang milik daerah berkaitan langsung dengan kepentingan publik serta nilai ekonomi aset.
Karena itu, pengaturan dalam Raperda harus memberikan kepastian mengenai tata kelola aset, termasuk pertanggungjawaban keuangan daerah dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi Golkar juga meminta agar pemberdayaan aset milik daerah mendapat perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.
Melalui pandangan umum terhadap ketiga Raperda, Fraksi Golkar berharap proses pembahasan bersama Pemerintah Kota Bandung dapat menghasilkan peraturan yang memberikan kepastian hukum, mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bandung.** (Ken)





