Brilian°PROBOLINGGO – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo tahun 2025 menjadi panggung kritik konstruktif dari DPRD. Salah satu sorotan tajam datang dari Masda Putri Amelia yang menilai capaian kinerja pemerintah tidak boleh berhenti pada angka statistik semata.
Dalam forum Panitia Khusus (Pansus), Masda menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 78,5 memang patut diapresiasi. Namun, di saat yang sama, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka justru menjadi sinyal adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya keterkaitan antara peningkatan kualitas pendidikan dengan kemampuan ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja.
“Kita tidak hanya terpana pada capaian angka. Yang paling penting adalah bagaimana program-program itu benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Masda melihat adanya celah antara keberhasilan sektor pendidikan dan realitas lapangan kerja. Ia menilai, investasi di bidang pendidikan seharusnya mampu menghasilkan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Jika tidak, maka peningkatan IPM berisiko menjadi capaian administratif tanpa dampak nyata.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan strategi ekonomi yang lebih konkret dan terintegrasi. Mulai dari penguatan pelatihan kerja, peningkatan kualitas SDM berbasis kebutuhan industri, hingga penciptaan peluang kerja baru yang relevan dengan perkembangan zaman.
Dalam pandangannya, pendidikan tidak boleh berjalan sendiri tanpa koneksi dengan dunia kerja.
“Artinya, pemerintah harus bisa mengelola hasil dari peningkatan IPM itu. Jangan sampai pendidikan meningkat, tapi pengangguran juga ikut naik,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari indikator makro, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
Masda juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah agar lebih tepat sasaran. Ia meminta agar setiap kebijakan benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi target kinerja.
Sikap kritis yang disampaikan Masda Putri Amelia mencerminkan fungsi pengawasan DPRD yang tidak hanya mengoreksi, tetapi juga mendorong arah kebijakan yang lebih solutif.
Di tengah capaian yang sudah baik, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan justru lebih besar: memastikan pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan, bukan sekadar laporan yang terlihat sempurna di atas kertas.
Dengan sorotan tersebut, pembahasan LKPJ 2025 diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pendidikan dan strategi ekonomi, sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Ferdi
