Brilian°KOTA PROBOLINGGO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, memaparkan secara rinci progres dan skema pengadaan proyek tahun anggaran 2026 dalam rapat pembahasan di DPRD Kota Probolinggo.
Dalam penjelasannya, Setiorini menegaskan bahwa seluruh proyek fisik ditargetkan rampung paling lambat November 2026. Target tersebut bukan sekadar ambisi, melainkan strategi agar pada akhir tahun pemerintah dapat fokus pada penyusunan laporan keuangan tanpa dibebani pekerjaan fisik yang belum selesai.
“Seluruh proyek fisik, tidak hanya di PU, kami targetkan selesai November. Akhir tahun harus fokus administrasi dan laporan keuangan,” tegasnya.
Bidang Cipta Karya: Selektif dan Tertib Regulasi
Di Bidang Cipta Karya, terdapat sejumlah item pekerjaan yang tidak tercantum dalam master product e-purchasing sehingga harus melalui mekanisme tender sesuai regulasi.
Untuk proyek umum, sebanyak 24 item atau sekitar 23,1 persen tidak tersedia dalam master product. Sementara pada rehabilitasi rumah dinas (Rumdin) Wali Kota, dari total 266 item pekerjaan, terdapat 15,7 persen yang juga tidak masuk dalam sistem e-purchasing.
Adapun pada pekerjaan pengurukan, dari 22 item hanya satu yang tidak memenuhi kriteria master product. Namun sesuai aturan, kondisi tersebut tetap mengharuskan proses tender.
Langkah ini menunjukkan komitmen PUPR untuk tidak memaksakan metode pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Regulasi tetap menjadi pijakan utama.
Bidang Bina Marga: Infrastruktur Prioritas
Untuk tahun 2026, metode tender hanya diterapkan pada Bidang Cipta Karya dan Bina Marga. Bidang lainnya menggunakan metode berbeda menyesuaikan nilai dan karakter pekerjaan.
Salah satu proyek strategis di Bidang Bina Marga adalah pembangunan Sistem Drainase Perkotaan (SPV), yang mencakup:
Rehabilitasi saluran Jalan Cokroaminoto dengan anggaran Rp300 juta.
Rehabilitasi saluran Jalan Cokro dengan anggaran Rp4,8 miliar melalui mekanisme tender.
Setiorini menjelaskan bahwa setiap proyek diawali dengan Feasibility Study (FS), dilanjutkan tahap perencanaan, baru kemudian pelaksanaan fisik. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting, terutama di lokasi padat aktivitas sosial dan ekonomi.
“Tidak bisa langsung kerja fisik. FS, perencanaan, sosialisasi, baru pelaksanaan. Itu tahapan yang harus dilalui,” ujarnya.
Selain drainase, proyek pelebaran jalan juga menjadi prioritas:
Pelebaran Jalan Kerinci dengan nilai Rp2,2 miliar, direncanakan berlangsung Juni hingga September.
Pelebaran Jalan Citarum senilai Rp1,4 miliar, dengan fokus pada titik perempatan dan lokasi tertentu yang membutuhkan penanganan teknis.
Untuk pekerjaan pengaspalan, PUPR masih berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terkait kemungkinan penggunaan e-purchasing, selama tidak terdapat item tambahan yang kompleks.
Penegasan target November 2026 menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kota Probolinggo ingin keluar dari pola lama yang menumpuk pekerjaan di akhir tahun. Disiplin waktu menjadi kunci.
Dengan perencanaan matang, tahapan teknis yang terstruktur, serta kepatuhan pada regulasi pengadaan, proyek-proyek infrastruktur 2026 diharapkan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas dan akuntabel.
Di hadapan DPRD, Setiorini memastikan bahwa PUPR tidak sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun tata kelola yang lebih tertib.
Jika semua berjalan sesuai rencana, November bukan lagi bulan kejar tayang proyek, melainkan momentum menutup tahun dengan laporan yang rapi dan pekerjaan yang benar-benar selesai di lapangan.
