PROBOLINGGO | SGB-News.id – Anggota DPRD Kota Probolinggo, H. Abdus Syukur, ST, menekankan pentingnya perencanaan matang dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya pembangunan drainase di kawasan Jalan Cokro. Hal itu disampaikannya dalam forum koordinasi bersama dinas terkait yang membahas kesiapan proyek sebelum proses pelaksanaan dimulai.
Dalam pertemuan tersebut, Abdus Syukur mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru meluncurkan proyek tanpa memastikan kesiapan regulasi, perencanaan teknis, hingga kesiapan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.
Menurutnya, edaran terkait pelaksanaan proyek perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Terlebih, waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan bulan Ramadan dan Idulfitri juga harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan timeline pekerjaan.
“Kalau kita menargetkan pekerjaan ini segera di-launch, harus dimaklumi juga bahwa edarannya sudah jelas. Maka sepertinya perlu di-review kembali,” ujarnya.
Ia menilai percepatan proyek memang penting, namun harus tetap mempertimbangkan kesiapan teknis agar hasil pekerjaan tidak menimbulkan masalah baru.
Dalam pembahasan tersebut juga terungkap bahwa alokasi anggaran untuk proyek drainase di Jalan Cokro pada tahap awal hanya sekitar Rp4 miliar. Sementara jika dikerjakan secara ideal sepanjang jalur tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp27 miliar untuk panjang ruas sekitar 1,1 kilometer.
Dengan kondisi tersebut, Abdus Syukur mengingatkan bahwa pekerjaan kemungkinan hanya akan mencakup sebagian kecil dari total kebutuhan pembangunan.
Ia mengkhawatirkan jika pekerjaan dilakukan secara parsial tanpa perencanaan lanjutan yang jelas, maka dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha di sekitar lokasi.
“Kalau hanya sebagian yang diperbaiki sementara sisanya belum jelas kelanjutannya, ini bisa menjadi persoalan di lapangan. Apalagi di sana ada banyak lapak pedagang,” katanya.
Abdus Syukur juga mendorong agar proyek tersebut dibahas kembali secara lebih teknis melalui rapat lintas instansi. Ia menyebutkan pentingnya koordinasi antara Dinas PUPR, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, DKUPP, hingga bagian hukum agar tidak terjadi kendala administratif maupun teknis di kemudian hari.
Selain itu, ia juga menyinggung potensi persoalan sosial jika pekerjaan dilakukan tanpa komunikasi yang cukup dengan warga sekitar.
Drainase di kawasan tersebut dinilai sebagai proyek yang cukup sensitif karena berada di kawasan padat aktivitas masyarakat.
“Ini perlu dirundingkan lagi satu meja dengan dinas terkait agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Abdus Syukur menyarankan agar pemerintah daerah menyiapkan perencanaan lanjutan untuk tahun anggaran 2027, sehingga pembangunan drainase di Jalan Cokro bisa diselesaikan secara menyeluruh.
Ia menilai proyek infrastruktur yang dilakukan secara bertahap harus memiliki roadmap yang jelas agar tidak berhenti di tengah jalan.
Menurutnya, tanpa perencanaan jangka panjang, proyek yang hanya menyelesaikan sebagian kecil pekerjaan berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Kalau dari satu kilometer hanya dikerjakan sedikit, maka harus disepakati sejak sekarang bahwa kelanjutannya akan dialokasikan di tahun berikutnya,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Abdus Syukur menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo. Namun ia berharap setiap proyek dilaksanakan dengan perencanaan matang agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang direncanakan dengan baik tidak hanya memperbaiki fasilitas kota, tetapi juga mampu menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar proyek.
“Yang penting proyek berjalan, tapi juga harus dipastikan tidak menimbulkan masalah baru di lapangan,” pungkasnya.
Ferdi
