SIDOARJO – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertindak cepat membenahi infrastruktur serta sarana kebersihan di Pasar Tulangan, Jawa Timur. Menurutnya, pemeliharaan sarana umum harus sejalan dengan kontribusi retribusi yang ditunaikan para pedagang setiap harinya.
Desakan tersebut mengemuka sewaktu Bambang melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tulangan pada Senin (2/11/2026). Di lokasi, ia mendapati sejumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kadaluwarsa yang belum diganti, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan saat terjadi kebakaran.
“Kondisi pasar harus sebanding dengan retribusi yang dibayarkan pedagang. Untuk APAR kami bantu isikan supaya bisa digunakan saat dalam kondisi darurat,” tutur Bambang di sela-sela peninjauan.
Tak hanya persoalan sarana, Bambang mencermati kendala distribusi pasokan Minyakita yang mendadak hilang di sejumlah pedagang. Padahal, komoditas pangan pokok lain seperti telur, ayam, dan bawang merah terpantau stabil harganya di pasaran.
“Minyakita ini harus ada terus dan cukup. Jangan sampai barang Bulog identik dengan barang jelek. Produk Bulog harus identik dengan barang berkualitas dan tidak boleh kalah dengan produk swasta,” kata Bambang menegaskan.
Pihak dinas terkait berdalih bahwa masa transisi manajemen menjadi pemicu terlambatnya perbaikan alat keselamatan. Kepala Bidang Pasar Disperindag Sidoarjo, Setya Handaka, menyatakan pihaknya baru memegang alih tata kelola pasar dari pihak swasta selama dua bulan terakhir.
“Ini kemarin pengelolaan pasar dilakukan pihak ketiga, baru dua bulan ini diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi, kalau ada APAR yang kedaluwarsa, nanti bisa kita bereskan pada tahun depan,” jelas Setya, seraya menyebut Pemkab menargetkan sertifikasi SNI bagi Pasar Tulangan pada 2028.
Di sisi lain, persoalan klasik berupa minimnya dana pemeliharaan turut membayangi langkah pembenahan tersebut. Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Supriyono, menyebutkan bahwa sebagian besar dana dinas terserap untuk keperluan operasional internal.
“Dari total anggaran Rp38 miliar, sekitar Rp28 miliar digunakan untuk belanja pegawai dan operasional. Dengan demikian, hanya tersisa sekitar Rp8 miliar untuk memenuhi kebutuhan seluruh pasar di Sidoarjo, yang dinilai belum memadai,” ungkap Supriyono.
