PALEMBANG — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatra Selatan menuai kritik tajam dari jajaran Komisi VII DPR RI. Pasalnya, realisasi dana subsidi tersebut baru menyentuh angka Rp7 triliun atau setara dengan 2,5 persen dari total pagu nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengungkapkan keheranannya terhadap rendahnya angka serapan tersebut di lapangan. Ia menilai situasi ini tidak wajar mengingat wilayah Sumsel mempunyai potensi ekonomi yang memadai namun pertumbuhan riilnya masih tertinggal.
“Harusnya bagi sebuah daerah yang pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional, itu membutuhkan KUR. Karena KUR ini kan sudah disubsidi oleh negara sebesar 10%,” tegas Lamhot usai agenda kunjungan kerja reses di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (6/11/2026).
Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti urgensi pembiayaan murah bagi sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian. Ia menyayangkan fasilitas pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha setempat.
“Ini bukti bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap rakyat kecil. Karena KUR ini penting untuk kepentingan rakyat,” ucap Bambang. Dalam kesempatan yang sama, DPR juga menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Sumsel untuk membahas proyek Pelabuhan Tanjung Carat dan ketiadaan kawasan industri daerah.
