BANYUASIN — Keselamatan pelayaran di perairan Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA), Banyuasin, Sumatra Selatan, kini berada dalam ancaman serius akibat pendangkalan alur yang tak kunjung ditangani. Masalah ini berdampak langsung pada kelancaran arus transportasi barang dan penumpang yang menghubungkan Sumatra Selatan dengan Bangka Belitung.
Kondisi kritis tersebut disaksikan langsung oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), dalam sidak operasional pelabuhan pada Kamis (5/11/2026). Saat air laut surut, sejumlah kapal berukuran besar tampak kewalahan dan kesulitan bermanuver untuk bersandar di dermaga.
“Kapal cukup kesulitan untuk bersandar di dermaga dengan kondisi perairan yang dangkal. Ini sangat membahayakan keselamatan transportasi, maka saya mengharapkan adanya pengerukan segera di perairan di sekitar dermaga itu sendiri,” kata Bambang saat memantau kondisi di lapangan.
Bambang menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga kelancaran alur pelayaran sesuai mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ia meminta Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Distrik Navigasi, dan Balai Wilayah Sungai tidak membiarkan pendangkalan ini berlarut-larut.
“Pendangkalan ini jangan dibiarkan. Saya melihat dermaga TAA ini tidak dimaksimalkan sama sekali. Pendangkalan adalah tugas Kemenhub sesuai UU Pelayaran, tugas dan kewajiban Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan normalisasi,” ujar Bambang menegaskan kewajiban regulator.
Beban Pelabuhan TAA semakin berat karena dermaga tunggal yang aktif terpaksa melayani hingga 10 kapal. Padahal, kapasitas ideal satu dermaga penyeberangan hanya dirancang untuk menampung maksimal enam kapal agar operasional tetap aman.
Menjelang lonjakan penumpang angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bambang mendesak seluruh pemangku kepentingan—termasuk Basarnas, KPLP, dan Polairud—segera merapatkan barisan. Kesiapan personel pendukung dan kecukupan anggaran keselamatan menjadi kunci utama menghadapi kepadatan penumpang.
“Angkutan Nataru, saya sampaikan konsumen harus diedukasi, tim penyelamat harus kuat. Kita ada Tim Basarnas untuk penyelamatan, ini juga mereka harus diperhatikan dan kita minta untuk mepersiapkan anggarannya,” tutur Bambang.
Meskipun para nakhoda kapal telah memenuhi kualifikasi ketat dengan kepemilikan hingga 12 sertifikat keselamatan, risiko kecelakaan tetap tinggi jika alur perairan dibiarkan dangkal. Normalisasi alur dan optimalisasi dermaga menjadi langkah mendesak yang harus segera direalisasikan.
