Jakarta – Kapoksi Gerindra Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah kendaraan. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan keselamatan transportasi laut hingga kepastian biaya pengisian daya.
BHS menyoroti kebutuhan standar keselamatan ketika kendaraan listrik diangkut menggunakan kapal. Ia menyebut hingga kini pelaku usaha transportasi laut masih membutuhkan kejelasan mengenai prosedur pencegahan dan penanganan risiko kendaraan listrik.
“Karena kami juga sebagai penasehat beberapa asosiasi di transportasi laut dan saya juga sebagai pelaku daripada transportasi laut sampai sekarang ini kita masih belum bisa mengetahui secara pasti bagaimana pencegahannya supaya kendaraan-kendaraan listrik ini bisa menggunakan transportasi laut? Itu yang diinginkan juga oleh pengusaha-pengusaha transportasi laut sebenarnya,” ujar BHS.
Hal itu disampaikan dalam RDPU Panitia Kerja Komisi VII DPR RI bersama Periklindo, Aismoli, dan AEML di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
BHS mengatakan pemerintah perlu mengatur prosedur pemuatan kendaraan listrik, kesiapan fasilitas pelabuhan, sistem deteksi dan pemadaman kebakaran, serta penanganan keadaan darurat di atas kapal.
Ia juga meminta pemerintah mempercepat penerapan SNI dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk fasilitas pengisian daya atau charging station.
Menurut BHS, charging station kini telah menjadi bagian dari kebutuhan publik sehingga standar pelayanan dan tarif perlu mendapatkan kepastian regulasi.
“Pemerintah harus sudah bisa meregulasi tarif untuk charging agar harganya tidak sembarangan dan sesuai perhitungan yang benar, sehingga masyarakat tidak menemui kesulitan dalam mengeluarkan biaya operasional,” pungkas BHS.
BHS juga mendukung pemanfaatan sepeda motor listrik di kawasan perkotaan. Namun, ia menilai transisi kendaraan listrik sebaiknya didorong melalui insentif dan sosialisasi, bukan pendekatan yang bersifat memaksa.
Dengan demikian, pengembangan kendaraan listrik menurut BHS perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem pendukung, mulai dari keselamatan transportasi, standar teknis, infrastruktur pengisian daya hingga perlindungan konsumen.
