Banyuwangi – Anggota Komisi VII DPR RI **Bambang Haryo Soekartono (BHS)** menilai kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang dapat berdampak pada sektor pariwisata Bali. Menurutnya, Ketapang-Gilimanuk merupakan jalur strategis yang menjadi pintu konektivitas menuju Pulau Dewata.
Hal itu disampaikan BHS saat meninjau langsung lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Banyuwangi, Senin (28/9/2026).
BHS menilai antrean kendaraan yang berulang tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan yang menggunakan jalur darat menuju Bali.
“Pasti ini dampaknya ke pariwisata. Masyarakat seluruh Indonesia jadi enggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali,” ujar BHS.
Menurutnya, kelancaran akses menuju Bali menjadi bagian penting dalam menjaga konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata nasional.
Karena itu, BHS meminta penanganan persoalan Ketapang-Gilimanuk dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan operator penyeberangan.
Ia mendorong **Pemerintah Provinsi Bali** ikut berpartisipasi dalam penguatan infrastruktur di sisi Gilimanuk, sebagaimana dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pengembangan infrastruktur penyeberangan di sisi Banyuwangi.
“Saya juga mohon Pemerintah Provinsi Bali ikut mendukung ASDP dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Selain infrastruktur, BHS bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD, ASDP dan pemangku kepentingan lainnya mendorong langkah cepat untuk meningkatkan kapasitas layanan.
Salah satunya dengan memangkas waktu bongkar muat kapal dari sekitar **35 menit menjadi 15 menit**. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kapal dan mengurangi antrean.
BHS berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan operator dapat segera mengembalikan kelancaran konektivitas Jawa-Bali, terutama menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang periode libur akhir tahun.
