Surabaya – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk melibatkan sopir angkutan kota (angkot) dalam Program Wira-Wiri sebagai langkah konkret menjaga keberlangsungan usaha transportasi konvensional yang kian tertekan persaingan.
Dalam kegiatan buka puasa bersama pengemudi angkot dan ojek daring di Surabaya, Sabtu, Bambang mengusulkan agar sekitar 50 persen kebutuhan pengemudi pada program tersebut diisi oleh sopir angkot maupun helper yang telah memiliki pengalaman di lapangan.
“Sekitar 50 persen pengemudi Wira-Wiri bisa diambil dari sopir angkot dan helper yang sudah berpengalaman. Ini solusi agar usaha mereka tetap berjalan,” ujarnya.
Menurut politisi yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Jawa Timur itu, pelibatan sopir angkot dapat menjadi strategi menjaga keberlanjutan transportasi kota di tengah perubahan pola mobilitas masyarakat.
Ia mencontohkan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang melakukan peremajaan armada bemo dengan penambahan fasilitas pendingin udara serta skema penggajian melalui pemerintah daerah. Skema tersebut dinilai mampu memberikan kepastian pendapatan bagi para pengemudi.
Bambang berharap pendekatan serupa bisa diterapkan di Surabaya agar sopir angkot tidak kehilangan sumber penghasilan akibat perubahan sistem transportasi.
Selain itu, ia menilai angkot masih memiliki ceruk pasar, khususnya untuk kalangan pelajar. Menurutnya, angkot dapat dikembangkan menjadi transportasi wisata pendidikan bagi siswa SD dan SMP menuju lokasi edukatif seperti kebun binatang atau destinasi pembelajaran luar ruang lainnya.
“Transportasi ini masih bisa hidup jika diarahkan untuk kebutuhan wisata pendidikan. Anak-anak sekolah yang menuju tempat edukasi bisa dilayani oleh bemo,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyoroti kondisi pengemudi ojek daring yang dinilai mengalami penurunan pendapatan. Ia berpendapat penurunan itu lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengemudi secara signifikan dibandingkan berkurangnya permintaan layanan.
Ia meminta pemerintah daerah ikut berperan dalam mengatur keseimbangan antara suplai dan permintaan agar persaingan tetap sehat. “Kalau suplainya sudah terlalu banyak, jangan ditambah lagi. Harus disesuaikan antara supply and demand, karena ini usaha transportasi yang menyangkut keselamatan publik,” tegasnya.
Bambang menekankan bahwa sektor transportasi memiliki karakter berbeda dibanding usaha lain karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan. Jika pendapatan pengemudi terus tergerus akibat persaingan yang tidak terkendali, hal itu dikhawatirkan berdampak pada kualitas pelayanan hingga keselamatan penumpang.
Ia berharap Pemerintah Kota Surabaya segera merumuskan regulasi yang tepat untuk menjaga keseimbangan usaha transportasi, sekaligus memastikan kesejahteraan pengemudi dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa.
