SIDOARJO – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mulai dari akses pembiayaan, kondisi infrastruktur, hingga pelayanan dasar seperti pengelolaan sampah.
Komitmen tersebut disampaikan Bambang Haryo saat mengunjungi UMKM Bolu Minul di Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan itu dilakukan setelah usaha kuliner tersebut mencuri perhatian publik karena produknya viral di media sosial dan mengalami lonjakan pesanan.
Dalam pertemuan tersebut, BHS mendengarkan langsung berbagai kendala yang masih dihadapi pelaku usaha. Salah satunya adalah kondisi jalan menuju lokasi usaha yang dinilai membutuhkan perhatian agar distribusi produk dapat berjalan lebih lancar.
Menurut Bambang Haryo, pembangunan jalan desa merupakan kewenangan pemerintah desa dengan dukungan pemerintah kabupaten apabila diperlukan. Karena itu, ia meminta seluruh tingkatan pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain persoalan jalan, pengelolaan sampah di sekitar lokasi usaha juga menjadi keluhan pelaku UMKM. Bambang Haryo menilai kebersihan lingkungan merupakan bentuk pelayanan publik yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau ada kesulitan, pemerintah daerah harus hadir. Pengusaha sudah membayar pajak sehingga pelayanan dasar seperti infrastruktur dan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya akan terus mengawal aspirasi ini hingga ke pemerintah desa, kecamatan, maupun kabupaten,” kata BHS.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi kualitas pelayanan pemerintah terhadap sektor produktif.
Dalam kesempatan itu, Bambang Haryo juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan. Ia menyebut pemerintah telah memberikan kemudahan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi.
“Pak Prabowo sudah mengeluarkan program KUR yang dipermudah. Sampai Rp100 juta tanpa agunan. Ini bisa dimanfaatkan untuk membeli peralatan produksi sehingga kapasitas usaha meningkat,” ujarnya.
Menurut Bambang Haryo, apabila dukungan pembiayaan dibarengi dengan perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik, UMKM akan mampu tumbuh lebih cepat serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Ia memastikan akan terus menjembatani komunikasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, kementerian terkait, serta perbankan agar berbagai persoalan yang dihadapi UMKM dapat diselesaikan secara bertahap
