Brilian•JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum cukup untuk memberikan penilaian akhir terhadap keberhasilan sebuah pemerintahan. Namun, masa tersebut sudah dapat memperlihatkan arah kepemimpinan, prioritas kebijakan, hingga cara seorang presiden menggunakan kekuasaan.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyampaikan pandangan tersebut dalam tulisan bertajuk “Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif”, Sabtu, 12 September 2026.
Menurut Komaruddin, Prabowo memasuki pemerintahan dengan modal politik yang kuat dan membawa sejumlah agenda besar, mulai dari swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan hingga pembangunan manusia.
Namun, ia mengingatkan kekuatan seorang presiden tidak cukup menjadi ukuran kekuatan negara.
“Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara,” tulis Komaruddin.
Ia menilai pengalaman panjang Prabowo sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai hingga Presiden membentuk cara pandang yang kuat mengenai kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi.
Pandangan tersebut, menurutnya, relevan di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Namun gagasan mengenai negara kuat harus diterjemahkan menjadi institusi yang profesional dan mampu bertahan melampaui masa jabatan seorang presiden.
Komaruddin turut menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo.
Secara filosofis, ia melihat MBG sebagai investasi pembangunan manusia karena negara berupaya memastikan anak-anak memperoleh kesempatan tumbuh sehat.
Dalam rancangan APBN 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.
Meski demikian, besarnya program harus dibarengi dengan tata kelola yang ketat, mulai dari standar gizi, keamanan pangan, pengawasan, rantai pasok hingga pertanggungjawaban.
“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya,” tulisnya.
Komaruddin juga memberi catatan terhadap agenda swasembada pangan.
Pemerintah menyebut produksi dan cadangan beras meningkat, bahkan cadangan beras pemerintah pada pertengahan 2026 disebut telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.
Namun, menurutnya, swasembada tidak cukup diukur melalui jumlah beras yang tersimpan di gudang.
Keberhasilan juga harus dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, keterjangkauan harga bagi konsumen, peningkatan produktivitas serta berkurangnya ketergantungan terhadap impor.
“Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus untung, konsumen harus terlindungi, infrastruktur harus baik, teknologi harus berkembang, dan generasi muda harus mau menjadi petani modern,” katanya.
Di bidang politik, Komaruddin melihat kemampuan Prabowo merangkul banyak kekuatan membuat koalisi pemerintahan menjadi sangat besar.
Kondisi tersebut memberikan keuntungan dari sisi stabilitas pemerintahan, tetapi juga membawa tantangan bagi demokrasi karena ruang oposisi formal menjadi semakin kecil.
Menurutnya, demokrasi tetap membutuhkan pemerintah yang efektif sekaligus masyarakat sipil yang kuat, pers yang bebas, parlemen dan lembaga hukum yang mampu menjalankan fungsi kontrol.
Ia menegaskan stabilitas politik tidak seharusnya dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.
“Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang bisa mengarah pada pemerintahan otoriter yang tak akan bertahan lama,” tulis Komaruddin.
Selain itu, Komaruddin menilai tantangan pemerintahan Prabowo terletak pada kemampuan mengeksekusi banyak agenda besar secara bersamaan.
Pemerintahan saat ini memiliki berbagai program di bidang pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, kemampuan birokrasi dan kualitas para menteri akan menentukan apakah agenda-agenda tersebut mampu berjalan efektif.
Menteri, kata Komaruddin, tidak seharusnya hanya menjalankan perintah presiden, tetapi juga menjadi penyaring sekaligus penguji sebuah gagasan.
Menteri harus berani menyampaikan apabila suatu kebijakan terlalu mahal, berisiko, perlu ditunda atau sebaiknya dilaksanakan dengan cara berbeda.
“Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya,” ujarnya.
Ia menilai kabinet yang sehat bukanlah kabinet yang selalu sepakat dalam setiap pembahasan, melainkan kabinet yang berani berbeda pendapat ketika membahas kebijakan dan tetap menjalankan keputusan secara bersama setelah ditetapkan.
Komaruddin kemudian memberikan lima catatan bagi pemerintahan Prabowo.
Pertama, pemerintahan tidak boleh terlalu bergantung pada kekuatan personal Presiden karena institusi harus mampu bertahan lebih lama dibanding masa jabatan seorang pemimpin.
Kedua, meritokrasi harus dijaga agar profesionalitas menjadi dasar utama dalam menentukan orang-orang yang menjalankan pemerintahan, bukan sekadar kedekatan maupun loyalitas politik.
Ketiga, disiplin fiskal harus dijaga di tengah besarnya berbagai program pemerintah.
Keempat, komunikasi publik perlu diperbaiki dan pemerintah harus lebih terbuka terhadap kritik.
Kelima, konsep negara kuat jangan diterjemahkan menjadi pemerintahan yang tidak boleh dikritik.
“Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik,” tulis Komaruddin.
Ia menilai sejumlah agenda pemerintahan Prabowo layak mendapat dukungan, terutama dalam ketahanan pangan, program gizi dan orientasi kemandirian ekonomi.
Namun, menurutnya, masih terlalu dini untuk menyatakan seluruh agenda tersebut telah berhasil karena sebagian besar masih berada pada tahap membangun fondasi.
Pada akhirnya, masyarakat akan memberikan penilaian melalui perubahan yang mereka rasakan secara langsung.
Pertanyaannya tidak lagi hanya mengenai berapa banyak program atau proyek yang dijalankan, tetapi apakah anak dari keluarga miskin mendapat gizi lebih baik, petani semakin sejahtera, lapangan pekerjaan bertambah, pendidikan meningkat, hukum semakin dipercaya dan birokrasi semakin profesional.
Komaruddin menilai tahun-tahun berikutnya akan menentukan apakah konsolidasi kekuasaan yang telah dilakukan Prabowo dapat diterjemahkan menjadi hasil nyata bagi masyarakat.
Menjelang dinamika politik menuju Pemilu 2029, ia juga menilai Presiden perlu mengevaluasi kinerja para pembantunya berdasarkan profesionalitas dan meritokrasi.
Ia mengibaratkan pemerintahan sebagai sebuah tim sepak bola. Pemain yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan yang memadai harus digantikan oleh pemain yang lebih profesional.
“Profesionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan memuji bosnya,” tulis Komaruddin.
Menurutnya, seorang presiden pada akhirnya tidak akan dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.**(Ken)
