Brilian°Surabaya – Polemik poster promosi Zona Club Surabaya yang menampilkan perempuan dengan pakaian menyerupai seragam Polri lengkap dengan atribut dan logo kepolisian terus bergulir. Pernyataan manajemen yang menyebut materi tersebut merupakan ulah atau inisiatif seorang karyawan justru mendapat sorotan dari Aliansi Madura Indonesia (AMI).
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menyebut poster dibuat atas inisiatif pribadi karyawan. Menurutnya, penggunaan simbol yang melekat pada institusi kepolisian dalam materi promosi komersial harus mendapat perhatian serius.
“ni bukan persoalan sederhana. Kalau benar atribut dan logo Polri digunakan untuk kepentingan promosi tempat hiburan, harus ada penjelasan yang terang. Jangan kemudian persoalan dilempar begitu saja kepada karyawan,” tegas Baihaki.
AMI mempertanyakan bagaimana materi promosi tersebut dapat dibuat, dipublikasikan dan beredar di tengah masyarakat tanpa diketahui atau dikontrol oleh pihak manajemen.
“Kalau manajemen mengaku tidak tahu, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Kami ingin semuanya terang, siapa yang membuat, siapa yang menyetujui, dan siapa yang bertanggung jawab ketika materi itu beredar,” ujarnya.
Baihaki menegaskan, AMI tidak ingin penggunaan atribut institusi negara untuk kepentingan komersial dianggap sebagai hal yang lumrah. Karena itu, pihaknya meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, AMI menyatakan siap turun ke jalan dengan menggelar aksi demonstrasi secara besar-besaran apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penanganan yang jelas.
“Kami akan turun melakukan aksi secara besar-besaran. Kami tidak ingin simbol institusi negara dipermainkan atau digunakan untuk kepentingan bisnis. Kalau tidak ada kejelasan dan tindakan, AMI akan bergerak,” tegas Baihaki.
Menurutnya, rencana aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan bagian dari komitmen AMI untuk mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan publik serta marwah institusi negara.
“Kami akan melihat bagaimana respons pihak terkait. Kami berharap persoalan ini diselesaikan secara profesional, transparan dan sesuai aturan. Tetapi kalau dibiarkan, AMI siap mengambil langkah berikutnya,” pungkas Baihaki.
