Jakarta – Kebijakan pembatasan operasional kendaraan logistik, khususnya truk sumbu tiga saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), dinilai berpotensi mengganggu roda perekonomian nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa kebijakan tersebut berisiko menghambat target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Bambang Haryo yang akrab disapa BHS menilai, pembatasan angkutan logistik pada masa libur panjang tidak seharusnya dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, logistik merupakan tulang punggung ekonomi yang memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor strategis.
“Logistik itu tidak mengenal libur Lebaran atau Nataru, mereka harus tetap berjalan. Kalau dihentikan, dampaknya sangat besar terhadap ekonomi,” ujar BHS.
Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara seperti China, Jepang, dan Malaysia. Di negara-negara tersebut, angkutan logistik tetap beroperasi meski berada pada masa libur nasional atau perayaan besar, demi menjaga kesinambungan industri dan stabilitas ekonomi.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, BHS menjelaskan bahwa sektor industri menjadi pihak pertama yang terdampak akibat pembatasan tersebut. Industri, kata dia, tidak bisa berhenti berproduksi hanya karena adanya pengaturan lalu lintas musiman.
Padahal, pemerintah tengah mendorong agar kegiatan produksi nasional terus berjalan. Terlebih, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sementara Menteri Keuangan Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bisa mencapai 6,7 persen.
Selain industri, sektor ekspor dan impor juga akan terkena dampak langsung. Hambatan distribusi logistik berpotensi memicu demurrage atau denda keterlambatan kapal di pelabuhan, yang pada akhirnya dapat menurunkan reputasi sistem logistik Indonesia di mata internasional.
“Dampak berikutnya adalah kenaikan biaya logistik. Ketika pengangkutan terhambat, harga barang akan naik dan ini berujung pada inflasi,” tegasnya.
Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini juga mengingatkan bahwa penghentian sementara logistik justru menimbulkan masalah lanjutan. Setelah pembatasan dicabut, akan terjadi penumpukan distribusi karena kapasitas infrastruktur dan armada tidak mampu menampung lonjakan sekaligus.
Akibatnya, biaya angkut meningkat drastis dan memperberat beban dunia usaha serta masyarakat. Kondisi tersebut, menurut BHS, mencerminkan kesalahan kebijakan dalam pengelolaan transportasi nasional.
BHS menilai pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kepolisian, perlu lebih cermat dalam mengatur lalu lintas saat periode puncak. Ia menegaskan bahwa kemacetan parah umumnya hanya terjadi di Pulau Jawa, sementara wilayah di luar Jawa relatif lancar.
Bahkan, di jalur selatan Pulau Jawa, tingkat keterisian kendaraan disebut tidak lebih dari 5 persen. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak alternatif jalur yang dapat dioptimalkan, mulai dari jalur selatan, tengah, utara Jawa, hingga jaringan jalan tol.
“Tugas pemerintah adalah menyeimbangkan angkutan logistik dan angkutan penumpang, baik transportasi publik maupun kendaraan pribadi,” jelasnya.
Salah satu solusi yang ditawarkan BHS adalah pengaturan tarif transportasi publik. Ia mengusulkan agar tarif diturunkan secara signifikan jauh sebelum hari puncak, bahkan hingga 50 persen, untuk mendorong masyarakat bepergian lebih awal.
Sebaliknya, tarif justru perlu dinaikkan mendekati hari H agar arus perjalanan tidak menumpuk pada satu waktu.
“Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Mendekati hari H, transportasi publik digratiskan, jalan tol didiskon, kapal dan pesawat diberi potongan harga. Akibatnya, semua orang menumpuk di hari H,” kritiknya.
Menurut BHS, kebijakan tersebut merupakan bentuk kekeliruan dalam pengelolaan transportasi nasional. Diskon, kata dia, seharusnya diberikan jauh hari sebelum puncak arus agar distribusi pergerakan masyarakat dan logistik lebih merata.
“Kalau mau mengatur arus dengan baik, harga mendekati hari H seharusnya dinaikkan, bukan diturunkan. Dengan begitu, pergerakan masyarakat dan logistik bisa berjalan seimbang,” pungkasnya.
