SIDOARJO – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita” di Pasar Porong, Sidoarjo.
Desakan tersebut disampaikan usai Bambang menemukan harga minyak subsidi dijual hingga Rp22.000 per liter saat melakukan pemantauan di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakwajaran dalam distribusi maupun pengawasan.
“Ini tidak masuk akal. Minyak Kita adalah minyak subsidi, seharusnya jauh lebih murah,” kata Bambang.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai fluktuasi pasar biasa karena menyangkut barang bersubsidi yang seharusnya dilindungi pemerintah agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap bentuk penyimpangan dalam distribusi minyak subsidi harus ditindak tegas, bahkan jika terbukti melibatkan penyalahgunaan anggaran negara.
“Kalau ada yang memainkan harga, itu harus diproses. Ini menyangkut uang negara. Kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK harus turun tangan,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem distribusi agar pasokan minyak goreng dapat merata dan tidak terjadi kelangkaan di pasar tradisional.
Ia menilai Pasar Porong memiliki posisi strategis sebagai pusat distribusi pangan di Sidoarjo. Oleh karena itu, kondisi harga di pasar tersebut seharusnya mencerminkan stabilitas, bukan justru menunjukkan anomali.
“Pasar ini harus menjadi contoh. Letaknya dekat dengan sumber pangan, seharusnya harga di sini bisa lebih murah,” katanya.
Terkait alasan kenaikan harga akibat bahan kemasan, Bambang menilai hal tersebut tidak relevan. Ia menyebut kontribusi biaya kemasan sangat kecil dibandingkan harga jual.
“Pengaruhnya hanya sekitar 2,5 persen. Tidak mungkin menyebabkan kenaikan sebesar itu,” tegasnya.
Ia pun memberikan waktu satu minggu kepada pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika tidak ada perbaikan, Bambang memastikan akan mendorong langkah yang lebih tegas di tingkat pusat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pasar Rakyat Disperindag Sidoarjo, Setya Handaka, mengakui adanya hambatan distribusi. Ia menyebut kenaikan biaya kemasan menjadi salah satu faktor yang disampaikan distributor.
Namun demikian, pihaknya memastikan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan di pasar.
